Hal ini berimplikasi pada pengelolaan administrasi penduduk yang belum terintegrasi dengan baik disebabkan latar belakang masyarakat yang mayoritas di bawah garis kemiskinan, keterlantaran, kecacatan atau disabilitas, dan keterpencilan terutama wilayah-wilayah yang sulit diakses baik dari sisi infrastruktur komunikasi maupun akses jalan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pacitan, Pamuji menerangkan di Kabupaten Pacitan juga menghadapi berbagai tantangan serupa, seperti masih terdapat masyarakat yang belum terdata dalam administrasi penduduk disebabkan jarak dan letak geografis. Selain itu, terdapat banyak data pada perangkat daerah yang bisa dimanfaatkan, namun karena belum terintegrasi, sehingga belum ada media yang saling berbagi-pakai. Belum lagi, layanan administrasi penduduk juga terkendala di masa pandemi karena tidak diperbolehkan layanan tatap muka.
Dia menjelaskan pemerintah kabupaten berupaya membangun basis data guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dan menyediakan layanan publik terutama layanan administrasi kependudukan yang cepat, dekat, murah, mudah, dan aman dengan menghadirkan SIKAB TAJI PRIMA (Sistem Informasi Kabupaten Nyawiji untuk Pelayanan Terintegrasi Masyarakat Pacitan).
Hal tersebut telah diatur dalam Perbup Pacitan No.166/2021 tentang Pemanfaatan SIKAB di Kabupaten Pacitan sebagai suatu sistem informasi berbasis aplikasi web dalam jaringan, sarana pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai produsen data untuk pelayanan publik. (Baca Juga: 6 Tahapan Menuju Satu Data Statistik Kriminal)
Namun, dengan mekanisme SIKAB TAJI PRIMA ini, masih terdapat beberapa tantangan. Seperti, aplikasi masih belum stabil; loading internet terkadang lambat (perihal server); jaringan internet di desa belum stabil; kurangnya komitmen pejabat daerah dalam integrasi data; sumber daya manusia operator yang sering berganti.
Pamuji melanjutkan dukungan yang dibutuhkan dalam pengelolaan SIKAB TAJI PRIMA, antara lain kebijakan yang bersifat mendukung kemudahan pemanfaatam data, khususnya data administrasi kependudukan; pengembangan kapasitas aparatur untuk penguatan SDM; dan dukungan pengembangan SIKAB secara keseluruhan dalam bentuk regulasi serta penganggaran.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menilai SIKAB TAJI PRIMA merupakan mekanisme yang sudah ajeg yang amat mendukung dan mempercepat perluasan agenda membentuk Satu Data Indonesia. Dia menyarankan perlu pembagian resources atau dukungan dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dimana masing-masing harus memiliki kontribusi dalam upaya mekanisme SIKAB dapat terus sustain ke depannya.
"Semoga ke depannya seluruh pihak baik teman-teman kementerian kita di pusat maupun di daerah, kita bersama saling bersinergi untuk meningkatkan kualitas data adminduk serta tentunya dapat interoperabilitas. Kita dapat saling berbagi data tersebut dalam rangka perbaikan pelayanan dasar," harap Muhammad Cholifihani sesaat sebelum menutup acara.