Apakah Anda tinggal di kompleks perumahan? Jika ya, berapa iuran akumulatif yang Anda keluarkan setiap bulan? Siapa yang mengelola iuran tersebut: developer perumahan atau pengurus Rukun Tetangga setempat? Apakah ada warga perumahan yang dikecualikan dari kewajiban membayar iuran tersebut? Jika ya, apa alasannya? Apakah Anda merasa pembebanan kewajiban itu tidak adil, dan mengapa? Bagaimana bentuk akuntabilitas pengumpulan iuran tersebut?
Deretan pertanyaan dapat diajukan untuk memperjelas dasar dan status hukum pembayaran iuran yang diwajibkan kepada warga perumahan, atau penghuni apartemen. Ini penting mengingat pembayaran iuran ini berpotensi menimbulkan masalah antara warga perumahan dengan developer, antara warga dengan pengurus RT, bahkan antar sesama warga perumahan.
Sekadar contoh, pada 2019, salah satu developer di Dramaga Bogor, pernah menggugat pengurus RT dan sejumlah warga ke pengadilan. Permasalahan kedua pihak sederhana: siapa yang berhak memungut iuran (service charge) di kompleks perumahan yang dibangun penggugat? Penggugat merasa paling berhak dibandingkan pengurus RT setempat.
Dasar gugatannya ada dua: berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (lazim dikenal PPJB), dan perundang-undangan yang mengatur prasarana dan sarana perumahan dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utiltas Perumahan dan Pemukiman di Daerah.
