Pers berperan penting dalam mengawal jalannya sistem demokrasi. Oleh karena itu kemerdekaan pers harus tetap terus dirawat dan dijaga. Namun ada banyak tantangan yang dihadapi untuk menjaga kebebasan pers. Pengacara publik LBH Pers, Mulya Sarmono, mengatakan sepanjang tahun 2022 organisasinya menangani 44 kasus yang berkaitan dengan pers.
Dari puluhan kasus itu paling banyak soal ketenagakerjaan (17 kasus), pidana (11 kasus), PTUN dan uji materi ke MK (masing-masing 4 kasus), sengketa pers (3 kasus), perdata (2 kasus) dan lainnya. “Sebanyak 59,1 persen kasus dinyatakan selesai dan 40,9 persen masih berjalan,” katanya dalam peluncuran Annual Report LBH Pers 2022 bertema "Jurnalisme dalam Kepungan Represi", Rabu (11/01/2023).
Banyaknya perkara ketenagakerjaan yang ditangani LBH Jakarta sepanjang tahun 2022 itu sejalan dengan banyaknya pengaduan yang diterima LBH Pers melalui Posko Pengaduan Ketenagakerjaan sebanyak 30 pengaduan. Dari 30 pengaduan itu 11 pengaduan merupakan perselisihan hak atau kepentingan yang diikuti pemutusan hubungan kerja (PHK). Misalnya, pekerja di sebuah stasiun TV nasional mengalami pengurangan hak berupa keterlambatan dan pencicilan pembayaran upah. Sehingga muncul hak bagi buruh menuntut perusahaan melakukan PHK.
Kemudian 10 pengaduan terkait perselisihan PHK. Misalnya terjadi PHK sepihak dengan alasan efisiensi karena rugi atau menghindari kerugian, perintah pengunduran diri, serta kompensasi sebagai akibat PHK. Ada 8 aduan terkait perselisihan hak, baik penundaan pembayaran upah, pemotongan upah, pencicilan upah, atau tidak membayar upah sama sekali. Aduan lainnya terkait perselisihan hak dan kepentingan sebanyak 1 kasus.
Pekerja yang mengadukan persoalan ketenagakerjaan itu sebagian besar dari media tv karena dinilai paling terdampak pandemi Covid-19. Dari 30 pengaduan itu 20 dari media tv, media konvergensi cetak dan digital 6 pengaduan, media digital 2 pengaduan dan pekerja non media 2 pengaduan.
Sepanjang tahun 2022 LBH Pers mencatat 51 peristiwa kekerasan terhadap pers baik diarahkan kepada media, jurnalis, narasumber, aktivis pers, dan mahasiswa yang menjalankan kegiatan jurnalistik. Dari kasus tersebut terdapat 113 korban individu dan organisasi. Data tersebut sesuai dengan laporan Reporters Without Borders (RSF) yang menyebut Indonesia mengalami penurunan indeks kemerdekaan pers dibanding tahun lalu.
LBH Pers mencatat ancaman verbal terhadap wartawan yang menjalankan peliputan masih mendominasi bentuk serangan terhadap jurnalisme. Setidaknya terjadi 20 kasus intimidasi atau ancaman verbal sepanjang 2022. Lalu penganiayaan juga merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami wartawan dengan 15 peristiwa.