Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA
Refleksi Kinerja MA Tahun 2023:

Sepanjang 2023 MA Terbitkan 3 PERMA dan SEMA

Seperti PERMA Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, hingga SEMA Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit

Hukumonline.com

Suasana saat akan melangsungkan laporan refleksi kinerja MA tahun 2023 secara daring. Foto: Tangkapan layar zoom

Kedua, PERMA No.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan. Menurutnya Perma 2/2023  terbit sebagai aturan lanjutan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Dia menilai, perkembangan teknologi informasi di dunia peradilan menuntut perubahan hukum acara yang menggunakan sistem informasi pengadilan untuk mempermudah akses terhadap keadilan. Karena itulah Perma 2/2023 memuat ketentuan tentang keharusan pengajuan gugatan melalui sistem informasi pengadilan.

Selain itu, PERMA 2/2023 diterbitkan untuk mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam memeriksa sengketa pemberhentian pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Ketiga, PERMA No.3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Nah, Perma 3/2023 diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Bab III, Bab VI dan Bab VII dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam PERMA 3/2023 ditetapkan tentang tata cara penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, serta pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan Putusan Arbitrase.

Tiga SEMA

Selain dalam bentuk peraturan, pada tahun 2023 MA juga telah menerbitkan 3 regulasi dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pertama, SEMA No.1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Aturan internal tersebut diterbitkan sebagai pedoman penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan bagi para pihak.

Termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait