Presiden Joko Widodo memang sempat menuturkan Keppres tersebut telah diteken pada 16 Agustus 2022 dan diumumkan saat pidato kenegaraan di Komplek Gedung MPR. Tapi faktanya, Keppres tersebut diteken 26 Agustus 2022. Bagi Hendardi, ada ketidakjujuran secara teknis yang menggambarkan kehendak “pemutihan” pelaku pelanggaran HAM, bukan sepenuhnya datang dari diri Jokowi. Tapi, dari orang-orang di sekeliling Presiden yang diduga terlibat dalam berbagai pelanggaran HAM masa lalu.
Menurutnya, kebijakan kontroversial dan tidak berkeadilan itu hanya dapat dimungkinkan terbit saat seorang presiden tidak memiliki kecukupan kapasitas dan tidak memiliki pemahaman utuh atas persoalan kemanusiaan. Juga saat seorang presiden tersandera oleh banyak variabel kepentingan. “Termasuk sikap obsesif menjabat 3 periode atau memperpanjang masa jabatannya,” kata dia.
Hendardi melanjutkan penegasan cakupan peristiwa yang bakal diselesaikan secara non-yudisial berdasarkan data dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga 2020 menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada mandat UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebab, UU 26/2000 memerintahkan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, setelah UU tersebut diundangkan harus diselesaikan melalui pengadilan HAM permanen.
“Tidak ada ruang bagi bagi Komnas HAM maupun Presiden Jokowi untuk membelokkan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM setelah tahun 2000, kecuali diselesaikan melalui pendekatan yudisial (pengadilan HAM, red),” lanjutnya.
Hendari pun pesimis dengan tim bentukan Presiden Jokowi melalui Keppres 17/2022. Menurutnya, dengan komposisi tim bentukan presiden tak akan memperoleh legitimasi publik dan pengakuan internasional. Malahan, langkah tersebut dipandang Hendardi hanya mencetak prestasi yang tak jelas. “Basa basi penuntasan pelanggaran HAM sudah tergambar jelas pada tubuh pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Melalui Keppres tersebut, Presiden Jokowi membentuk dan menetapkan formasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM). Tim PPHAM terdiri dari dua. Pertama, tim pelaksana yang terdiri dari Makarim Wibisono sebagai Ketua, Ifdhal Kasim sebagai Wakil Ketua, Suparman Marzuki sebagai Sekretaris. Sementara anggota terdiri dari Apolo Safanpo, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As’ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komarudin Hidayat, dan Rahayu.
Kedua, tim pengarah diketuai oleh Menkopolhukam Moh Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua. Sementara anggota tim pengarah diisi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Tim pengarah ini bertugas untuk memberikan arahan, memantau hingga memberi rekomendasi atas kerja Tim PPHAM atau pelaksana.