Utama

Sikap KY Terhadap Fenomena Vonis Ringan Koruptor

Komisi Yudisial (KY) menaruh concern atas kasus ini karena ada perasaan keadilan masyarakat yang perlu dijaga.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Acara IG Live Hukumonline bertema Fenomena Diskon Hukuman Pelaku Korupsi, Bagaimana Sikap Komisi Yudisial?, Kamis (12/8). Foto: RES
Acara IG Live Hukumonline bertema Fenomena Diskon Hukuman Pelaku Korupsi, Bagaimana Sikap Komisi Yudisial?, Kamis (12/8). Foto: RES

Permasalahan vonis ringan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara mendapat kritik tajam dari publik. Beberapa contoh vonis ringan tersebut seperti kasus jaksa Pinangki, penyuapan Djoko Tjandra hingga korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial, Juliari Pieter Batubara.

Menanggapi permasalahan tersebut, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Miko Ginting menyampaikan KY merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran perilaku para hakim. Sehingga, terdapat permsalahan tersebut menjadi bagian tugas KY. Namun, dia menjelaskan hingga saat ini belum menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran perilaku hakim berkaitan dengan vonis ringan hakim terhadap koruptor.

“Pertama yang perlu dipahami bahwa Undang-Undang 1945 Pasal 24B memberi kewenangan KY untuk jaga kehormatan dan keluhuran perilaku hakim. Maka KY menaruh concern atas kasus ini karena ada perasaan keadilan masyarakat yang perlu dijaga. Dan di sisi lain ada kepercayaan pada hakim lebih luas lagi peradilan. Saat muncul di permukaan sampai hari ini, saya sudah cek, kami belum terima laporan dari masyarakat mengenai dugaan perilaku hakim,” jelas Miko dalam acara IG Live Hukumonline bertema “Fenomena Diskon Hukuman Pelaku Korupsi, Bagaimana Sikap Komisi Yudisial?”, Kamis (12/8).

Miko menjelaskan laporan masyarakat merupakan salah satu jalur yang dapat dipilih atas kekecewaan terhadap vonis ringan tersebut. Selain itu, KY juga memiliki kewenangan untuk menganalisis terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Nantinya, hasil analisa tersebut KY dapat melakukan pembinaan terhadap hakim jika terdapat kekeliruan.

“Perlu diketahui masyarakat, KY punya kewenangan lain. Bukan berdasarkan UU KY tapi UU 48/2009 dan UU yang mengatur area tentang peradilan umum, peradilan tata negara kecuali peradilan militer untuk menganalisis putusan sepanjang berkekuatan hukum tetap. Jadi, kami punya kewenangan dalam kasus Pinangki,” jelas Miko.

Dalam Pasal 42 UU Kehakiman juga menjelaskan hasil analisa KY dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. (Baca: Putusan Banding Pinangki Disebut Kemunduran Pemberantasan Korupsi)

Miko juga menyarankan Mahkamah Agung memberi penjelasan hukum kepada publik untuk menanggapi berbagai kritik masyarakat atas vonis ringan tersebut. Menurutnya, penjelasan publik ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Tags:

Berita Terkait