Online Single Submission (OSS) sudah beroperasi selama satu tahun. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian melakukan evaluasi terkait pelaksanaan OSS. Beberapa hal yang menjadi catatan pengusaha pun diakomodir demi perbaikan sistem OSS.
Dalam sebuah workhshop yang digelar oleh ILUNI FHUI dengan tajuk "Online Single Submission OSS Versi 1.1", Rabu (24/7), Ketua Iluni FHUI, Ashoya Ratam, mengatakan bahwa kehadiran OSS untuk perizinan berusaha bagi setiap pelaku usaha yang dijalankan secara elektronik patut disambut baik.
"Kemudahan ini berarti efisiensi waktu, yang dulu mengurus suatu perusahaan mengurus domisili sendiri, TDP sendiri, SIUP, IMB dan Izin Lokasi - sekarang menjadi satu," kata Ashoya dalam sambutan pembukaan workhsop.
Menurut Ashoya, sebelum OSS diluncurkan pemerintah sudah membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Namun, dalam praktiknya PTSP dirasakan kurang maksimal. Sebagai satu sistem baru, lanjutnya, sebagaimana biasanya saat diimplementasikan masih banyak terbentur kendala di lapangan khususnya izin-izin yang semula di bawah instansi yang terpisah seperti izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, dan sebagainya.
Yang paling dirasa adalah belum sinkronnya sistem OSS dengan sistem online Kemenkumham, yang akhirnya terbitlah pengumuman bersama antara dua instansi terkait untuk penyesuaian kegiatan usaha bagi badan usaha mengacu ke (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) KBLI 2017 - dengan konsekuensi jika tidak dilakukan maka Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dibekukan.
(Baca juga: PP OSS Dinilai Lemahkan Posisi AMDAL)
Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan BKPM, Helmi Satriawan, mengatakan jika pihaknya tengah bersiap untuk meluncurkan sistem baru OSS V.1.1. Rencananya, program ini akan diluncurkan pada pertengahan Agustus mendatang.
"Sekarang masih dalam proses, rencana peluncuran pada pertengahan Agustus nanti," kata Helmi pada acara yang sama.