Ruang lingkup strategi nasional tersebut meliputi: (1) tujuan keamanan siber atau kondisi yang hendak dicapai dari tata kelola keamanan siber, (2) manajemen identifikasi risiko keamanan siber dan metode untuk mengatasi atau memitigasi risiko tersebut, (3) terdapat komitmen yang berfokus pada perlindungan terhadap kerentanan negara, terutama terhadap infrastruktur informasi kritis, (4) menetapkan model koordinasi yang multi-sektor untuk mencapai tujuan keamanan siber, dan (5) adanya komitmen untuk mereduksi berbagai ancaman keamanan siber.
“Selain manajemen risiko dan respons cepat-tanggap yang juga perlu didorong, kebijakan keamanan siber juga harus menciptakan kultur organisasional dan perilaku individu yang mendukung langkah-langkah penguatan keamanan di dunia maya,” papar Wahyudi.
Wahyudi mengusulkan Pemerintah untuk melakukan sedikitnya 4 hal. Pertama, mendorong BSSN untuk melakukan identifikasi potensi risiko keamanan dari serangan siber yang dialami, termasuk menyediakan mekanisme pemulihan yang responsif dan tanggap terhadap berbagai kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut.
Kedua, mendesak BSSN untuk mengambil langkah-langkah segera, taktis, dan strategis untuk menjamin tata kelola keamanan siber nasional, termasuk memastikan agar tidak terulangnya insiden serangan siber serupa terhadap infrastruktur informasi kritis nasional.
Ketiga, kebutuhan memperkuat kerja sama dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan (multistakeholders) dalam pengembangan strategi dan kebijakan, untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber nasional, guna mencapai tujuan keamanan siber yang baik (mampu melindungi perangkat—devices, individu, dan jaringan—network).
Keempat, mendorong pemerintah untuk secara serius melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus menyiapkan legislasi baru keamanan siber dengan pendekatan berpusat pada manusia (human centric), yang dibutuhkan dalam rangka memperkuat strategi keamanan siber nasional.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengusulkan kenaikan anggaran BSSN guna menopang kebutuhan meningkatkan keamanan siber. Kharis mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung anggaran yang maksimal untuk mengoptimalkan keamanan siber.
“Sulit menuju keamanan siber yang tanggung kalau tidak ditopang anggaran yang maksimal. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu pimpinan Komisi I DPR RI mendukung penuh peningkatan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara, yang di mana tertuang dalam RPJMN BSSN,” kata politisi PKS itu sebagaimana dikutip laman dpr.go.id, Selasa (26/10/2021).