Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Dua Poin
Utama

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Dua Poin

Korupsi politik ikut mempengaruhi skor CPI.

Oleh:
Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit

"Yang kita saksikan slogan-slogan Anda memasuki wilayah bebas korupsi, pemberantasan korupsi berhenti sebagai jargon. Penilaian terhadap akuntabilitas suatu kementerian lembaga berhenti sebagai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dan itu tidak menjamin tidak ada korupsi tdk ada jaminan untuk itu," pungkasnya.

Parpol sulit disentuh

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono mengatakan meskipun skor CPI Indonesia naik 2 poin tetapi nilai itu masih jauh dari Malaysia yang naik 6 poin. Menurutnya angka tersebut merupakan sebuah rekor kenaikan sebuah negara dalam peningkatan pemberantasan korupsi.

Ia pun memberikan pendapatnya mengapa Negeri Jiran tersebut bisa melonjak cukup tinggi. Semenjak pemerintahan dipegang oleh Mahathir Mohamad, ia mengangkat mantan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (KPK) Malaysia yang sempat terancam hukuman mati di era Najib Razak sebagai pemimpin sebuah lembaga yang mengawasi kementrian atau lembaga di sektor tersebut.

Selain itu ia juga mengangkat mantan Deputi Penindakan menjadi Ketua KPK Malaysia dan melarang pejabat BUMN dan Duta Besar negara berasal dari parpol. "Mahathir menciptakan sistem yang ideal sehingga kalau Anwar Ibrahim memimpin tidak bisa mengubah sistem lagi," ujarnya.

(Baca juga: 3 Catatan Jokowi untuk Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi).

Menurut Giri langkah itu sangat penting untuk mencegah adanya korupsi yang dilakukan parpol dan menjadikan BUMN bancakan parpol tertentu. Apalagi, masalahnya di Indonesia aparat penegak hukum sangat sulit untuk menyentuh parpol sebagai pelaku korupsi. "Masalahnya parpol untouchable baru bisa ditangani kalau menyangkut penyelenggara negara. Kita ragu-ragu apakah parpol itu masuk korporasi atau bukan," tuturnya.

Dalam draft RPJMN tidak terlihat sama sekali program pemerintah yang menyentuh sektor antikorupsi. "Bappenas hanya memasukkan pendanaan parpol, belum sentuh partai politik. Parpol cuma masuk dalam list, tapi tidak memikirkan kadernya yang puluhan tahun, tapi artis dan mereka yang punya duit yang menang. Ini yang buat demokrasi kita mahal," jelasnya.

Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas Prahesti Pandanwangi menyatakan pemerintah sudah berusaha keras untuk memasukkan unsur pemberantasan korupsi dalam setiap program yang ada. Namun ia mengakui bahwa program pemerintah dalam sektor korupsi memang terfokus pada aspek pencegahan.

"Arah kebijakan kalau kita lihat antikorupsi sudah jelas di salah satu pilar, dari kami upaya pencegahan meskipun ada stabilitas ekonomi dan hankam tapi the best yang kita taruh disana. Tidak hanya penegakan saja tapi juga pencegahan," imbuhnya.

Prahesti menambahkan Pemerintah tetap terbuka menerima saran dari masyarakat termasuk Kementrian/Lembaga agar program yang nantinya dijalankan menjadi lebih baik termasuk dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. "Sekarang banyak dari pemerintah melakukan perubahan, tidak kacamata kuda juga, mudah-mudahan kita bisa diskusi. Kami dari Bappenas bisa juga fasilitasi. Kalau perlu kita bikin roadmap lima tahun bersama, kerja bareng, kayak apa nanti hasilnya," jelas Prahesti.

Tags:

Berita Terkait