Ia mengungkapkan dalam menangani masalah ini, sikap yang paling jelas dalam segala konteks eksekutif adalah keputusan harus diambil oleh pemimpin tertinggi. Jika perlu, perlu ada pembicaraan dengan DPR untuk duduk bersama dan membahas masalah ini secara regulatif.
Sependapat dengan Ganjar, Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto mengatakan masalah tumpang tindih harus diselesaikan oleh pemimpin tertinggi. Ia juga mengapresiasi TNI-Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan termasuk menangani perkara terorisme.
“Untuk itu saya kira kalau saya dapat mandat, saya akan perbaiki kualitas hidup TNI, kualitas Polri, supaya memimpin TNI dan Polri menjadi yang terbaik yang bisa kita bangun, dengan keunggulan TNI dan Polri langsung di bawah presiden kita akan berbuat lebih baik untuk rakyat kita,” ujar Prabowo.
Identifikasi ancaman
Sementara itu, Capres Nomor Urut 1 Anies Rasyied Baswedan berpendapat merumuskan tantangan dan ancaman di sektor keamanan merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Dengan hal tersebut Indonesia dapat mengidentifikasi ancaman-ancamannya dan melihat bagaimana badan-badan yang sudah ada diatur untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
“Kalau kita hanya menata ulang, tanpa memikirkan apa ancaman barunya, maka kita tidak lebih dari sekedar menyelesaikan urusan organisasi,” tutur Anies Baswedan.
Anies mengusulkan yang sesungguhnya dibutuhkan adalah bagaimana organisasi itu diatur untuk merespons tantangan ke depan. Anies juga mendorong pelibatan semua pihak dalam menyusun potensi ancaman itu.
"Libatkan semua unsur yang terbiasa di dalam menyusun ancaman tantangan organisasi, sehingga kemudian penataan organisasi badan-badan bukan semata-mata karena selera pemimpin, tapi karena merespons atas ancaman itu dengan begitu penataannya akan sesuai kebutuhan," ujar Anies.