Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu tema dalam visi Indonesia 2045 yakni mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan laut adalah wilayah Indonesia yang paling luas. Tapi dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim sering terjebak pada pendekatan daratan.
“Bung Karno berpesan jangan melihat pulau di Indonesia itu dipisahkan oleh laut,” katanya dalam seminar bertema ‘Penguatan Tata Kelola Kelautan Berkelanjutan dan Berkeadilan Dalam Rencana Pembangunan Nasional’, Selasa (8/8/2023).
Suharso menyebut cara pandang daratan untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim memunculkan disorientasi. Dia mencontohkan cara pandang daratan yang digunakan di laut yakni menangkap ikan yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Hal itu yang dilakukan negara lain dimana penangkapan ikan hanya boleh dilakukan pada lokasi tertentu. Penangkapan ikan berlebihan berdampak buruk terhadap ekosistem laut.
Baca juga:
- Managing Partner Anggraeni & Partner Ungkap Alasan Soroti Isu Kemaritiman
- Penegakan Hukum Bidang Perikanan Perlu Memperhatikan Faktor Kemanfaatan
- Advokat Ini Beberkan 2 Tantangan Sektor Perikanan Tangkap di Indonesia
Tak hanya laut, Suharso melihat sejumlah danau mengalami kerusakan dan sulit dipulihkan walau sudah menghabiskan biaya besar. Dalam buku berjudul ‘The World in 2050’ salah satu yang disorot yakni kota di Indonesia terancam tenggelam karena dampak perubahan iklim. Intinya Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terdampak krisis iklim. Oleh karena itu pembangunan ke depan arahnya tanpa merusak lingkungan.
Salah satu yang disasar visi Indonesia emas tahun 2045 menurut Suharso yakni meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia setidaknya 12,5 persen. Fokus yang perlu dilakukan terkait pembangunan konektivitas laut yang efisien dan efektif. Kemudian industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Serta pariwisata bahari yang inklusif.