Tahapan demi tahapan dalam pembuatan kebijakan publik mengandung langkah dan metode yang berbeda. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi aktor pembuat kebijakan publik.
Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.
Proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan kompleks. Untuk mengkajinya, para ahli membagi proses kebijakan publik di sejumlah tahapan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut.
Baca Juga:
- Mahasiswa Perlu Mengawal dan Mengawasi Kebijakan Publik
- Mengenal Lebih dalam Kebijakan Publik dan Implementasinya
- Mengintip Besaran Gaji Jaksa Hingga Advokat Muda Cenderung Pilih Kerja Jarak Jauh
Adapun tahapan pembuatan kebijakan publik, yaitu:
1. Identifikasi masalah dan kebutuhan
Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.
2. Analisis masalah dan kebutuhan
Tahap berikutnya yaitu mengolah, memilah, dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang kemudian dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi.
3. Penginformasian rencana kebijakan
Berdasarkan dari laporan hasil analisis kemudian disusun rencana kebijakan. Rencana kebijakan disampaikan kepada berbagai sub sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana kebijakan juga dapat diajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.