Sikap pimpinan DPR yang tak memberi izin atas permintaan Komisi III untuk menggelar rapat gabungan antar institusi penegak hukum berbuntut panjang. Atas sikap itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Aziz Syamsuddin yang enggan memberi izin rapat gabungan untuk membongkar kasus Djoko Tjandra ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).
“Bersamaan ini kami hendak menyampaikan laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 terhadap yang terhormat Aziz Syamsuddin,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (21/7/2020). (Baca Juga: Rapat Gabungan Apgakum Kasus Djoko Tjandra Terkendala Tatib DPR)
Sebelumnya, rencananya rapat gabungan berupa rapat dengar pendapat dengan semua aparat penegak hukum (apgakum) bakal digelar Selasa (21/7) ini. Surat izin sudah diajukan sejak Rabu (15/7). Mulanya, rencana rapat gabungan dengan Apgakum setelah menerima dokumen berupa surat jalan buronan Djoko Tjandra dari MAKI Selasa (14/7). Lantaran kasus DjokoTjandra dianggap super darurat, maka rencana rapat gabungan perlu mendapat izin dari pimpinan DPR, karena sudah masuk di masa reses.
Lembaga Swadaya Kemasyarakatan (LSM) yang concern di bidang korupsi itu menyodorkan sejumlah dokumen seputar sengkarutnya lolosnya Djoko Tjandra dari wilayah yuridiksi Indonesia. Buron kasus cessie Bank Bali itu masuk dan ke luar wilayah Indonesia dengan mudah. Dugaanya, Djoko Tjandra dibantu sejumlah oknum penegak hukum. Mulai surat jalan dan sehat dari Polri, paspor, hingga hilangnya namanya Djoko Tjandra dari daftar red notice. Polri pun saat ini sedang mengusut dugaan jajarannya terlibat membantu Djoko Tjandra.
Atas dasar itulah, Komisi III bergerak cepat untuk membuat rapat gabungan yang sudah memasuki masa reses. Namun bagi Komisi III ataupun Boyamin Saiman, RDP atau rapat gabungan menjadi amat penting untuk membantu pemerintah mengurai sengkarut kasus lelaki bernama lengkap Djoko Soegiarto Tjandra ini.
“Selanjutnya memberi rekomendasi untuk penindakan terhadap oknum-oknum yang membantu Djoko Tjandra sekaligus melacak keberadaannya sekaligus membawa pulang untuk dijebloskan dalam penjara,” kata dia.
Bagi Boyamin, RDP sejatinya dapat digelar secara virtual, sehingga tak mengganggu agenda anggota Komisi III di tengah masa reses. Lagipula, anggota dewan sepanjang pandemi Covid-19 pun tak terlalu banyak melakukan kegiatan tatap muka dengan konstitutuennya dan di masa reses sudah sering pula terjadi rapat-rapat yang dilakukan alat kelengkapan DPR.