Tak Kunjung Rampung, Pemerintah dan DPR Diminta Serius Bahas RUU PDP
Terbaru

Tak Kunjung Rampung, Pemerintah dan DPR Diminta Serius Bahas RUU PDP

Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi data pribadi meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konsitusional seseorang.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit

Serta mendukung Indonesia sebagai pusat bisnis maupun investasi seta manajemen data global dan industri pengelolaan data terpercaya, dan kondusif dalam hal penyimpanan data seperti cloud computing yang dapat berkembang di Indonesia.

“Ketiadaan aturan hukum yang mengatur secara komprehensif perlindungan privasi data pribadi meningkatkan potensi pelanggaran terhadap hak konsitusional seseorang,” tegas Men Wih.

Sebelumnya insiden kebocoran data pribadi yang dialami oleh instansi publik kembali terjadi. Kali ini, data yang diduga bocor dan dijual bebas di situs RaidForum adalah data pasien Covid‐19 milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang ditengarai berasal dari 6 juta rekam medis pasien. Kabar yang muncul pada 6 Januari 2022 tersebut, menyebutkan bahwa sampel dokumen data pribadi dan rekam medis pasien tersebut berjumlah setidaknya 720 GB, dengan keterangan dokumen "Centralized Server of Ministry of Health of Indonesia" (server terpusat Kemenkes).

Data pribadi tersebut mencakup data identitas pasien (mencakup alamat rumah, tanggal lahir, nomor ponsel, NIK) dan rekam medis (mencakup anamnesis atau data keluhan utama pasien, diagnosis dengan kode ICD 10 atau pengkodean diagnosis internasional, pemeriksaan klinis, ID rujukan, pemeriksaan penunjang, hingga rencana perawatan). Atas insiden tersebut, pihak Kemenkes mengaku sedang melakukan asesmen permasalahan dan mengevaluasi sistemnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, turut menyoriti persoalan kebocoran data pribadi tersebut. Dia menekankan pentingnya akselerasi pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi penting disegerakan, untuk menghadirkan rujukan instrumen perlindungan yang komprehensif, sehingga mampu meminimalisir terus berulangnya insiden kebocoran data pribadi.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas dalam implementasinya nanti, legislasi ini juga penting menghadirkan adanya otoritas pelindungan data pribadi yang independen, yang mampu bekerja secara fair dan adil.

Tanpa adanya otoritas PDP yang independen, dia menilai sulit untuk mencapai tujuan dari perlindungan data pribadi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Apalagi mengingat besarnya pemrosesan data pribadi warga negara yang dilakukan oleh institusi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Begitu juga ketidaksiapan mereka dalam kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi, yang nampak dari sejumlah insiden kebocoran data pribadi yang melibatkan institusi publik, seperti yang tampak salah satunya dari kasus ini,” kata Wahyudi.

Tags:

Berita Terkait