Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan untuk menentukan penerima kartu subsidi listrik. Pasalnya, ia mendapat laporan bahwa banyak temuan lapangan yang membuktikan pelanggan listrik berdaya 900 volt ampere (va) bukanlah orang miskin. Bahkan, ia mengaku memiliki data yang menunjukan banyak pelanggan tersebut sebenarnya memiliki rumah lebih dari satu.
“Tidak semua rumah tangga yang menggunakan listrik berdaya 900 va mendapatkan kartu subsidi listrik,” katanya di Jakarta, Kamis (2/7).
Lebih lanjut Sofyan mengungkapkan, data yang akan digunakan sebagai dasar pemberian kartu subsidi berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ia menyebut, nantinya rumah tangga yang mendapatkan kartu itu hanya yang tercatat dalam data TNP2K. pelanggan yang terdata pun masih akan didatangi oleh petugas PLN untuk melakukan pengecekan lapangan.
"Hanya orang miskin yang boleh dapat kartu. Kami ambil data orang miskin di TNP2K, nanti kami datangi, periksa listriknya, baru kasih," tandasnya.
Sofyan mengeluhkan, subsidi listrik yang selama ini digelontorkan pihaknya lebih banyak daripada jumlah penduduk miskin yang terdata. Ia mengatakan, PLN memberikan subsidi listrik kepada lebih dari 40 juta orang. Padahal, TNP2K mencatat, orang miskin di negeri ini hanya ada 15,5 juta orang.
Dengan demikian, Sofyan meyakini, penggunaan data TNP2K dalam pemberian kartu subsidi listrik akan tepat sasaran. Ia mengaku tak mau kecolonga memberikan subsidi kepada orang yang tidak miskin. Menurutnya, selama ini pemberian subsidi listrik keliru dan tak tepat sasaran.
“Ada pengguna 900 va yang memiliki dua sampai empat rumah. Harusnya tarif subsidi diberikan oleh orang miskin, orang miskin cuma 15,5 juta tapi PLN kasih subsidi kepada 40 juta orang lebih, kan salah," ucap Sofyan.
Ia pun mengatakan, pemberian subsidi melalui kartu akan benar-benar diberikan kepada orang yang miskin. Dengan demikian, pemberian subsidi listrik menurutnya akan lebih terkontrol. Ia yakin, pemberian subsidi melalui kartu akan sesuai dengan jumlah orang yang membutuhkan.
"Pokoknya kami nanti akan sesuaikan jumlah orang miskin berapa nah listriknya akan diberikan ke orang miskin itu," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan subsidi listrik rawan penyimpangan. Ada orang yang sebenarnya mampu namun tetap ikut menikmati subsidi. Akibatnya, subsidi listrik membengkak dan tak tepat sasaran.
"Sekali lagi, tujuan subsidi diberikan kepada orang miskin,” kata`Sudirman.
Mengatasi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun berencana mengubah desain pemberian subsidi listrik. Pemberian subsidi akan diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan kartu berisikan uang. Sebelumnya, subsidi diberikan melalui anggaran PT PLN.
Rencananya, pemerintah akan mulai melaksanakan skema ini pada akhir tahun ini. Setidaknya, Sudirman menargetkan paling lambat diterapkan pada awal tahun 2016. Ia yakin, cara ini lebih mengena bagi masyarakat miskin.
“Intinya, semua masyarakat miskin pasti dapat kartu subsidi listrik. Tapi ternyata pelanggan 900 va dia belum tentu miskin, kita lihat data 15,5 juta di TNP2K itu, adanya di kantor Wakil Presiden," pungkasnya.
“Tidak semua rumah tangga yang menggunakan listrik berdaya 900 va mendapatkan kartu subsidi listrik,” katanya di Jakarta, Kamis (2/7).
Lebih lanjut Sofyan mengungkapkan, data yang akan digunakan sebagai dasar pemberian kartu subsidi berasal dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ia menyebut, nantinya rumah tangga yang mendapatkan kartu itu hanya yang tercatat dalam data TNP2K. pelanggan yang terdata pun masih akan didatangi oleh petugas PLN untuk melakukan pengecekan lapangan.
"Hanya orang miskin yang boleh dapat kartu. Kami ambil data orang miskin di TNP2K, nanti kami datangi, periksa listriknya, baru kasih," tandasnya.
Sofyan mengeluhkan, subsidi listrik yang selama ini digelontorkan pihaknya lebih banyak daripada jumlah penduduk miskin yang terdata. Ia mengatakan, PLN memberikan subsidi listrik kepada lebih dari 40 juta orang. Padahal, TNP2K mencatat, orang miskin di negeri ini hanya ada 15,5 juta orang.
Dengan demikian, Sofyan meyakini, penggunaan data TNP2K dalam pemberian kartu subsidi listrik akan tepat sasaran. Ia mengaku tak mau kecolonga memberikan subsidi kepada orang yang tidak miskin. Menurutnya, selama ini pemberian subsidi listrik keliru dan tak tepat sasaran.
“Ada pengguna 900 va yang memiliki dua sampai empat rumah. Harusnya tarif subsidi diberikan oleh orang miskin, orang miskin cuma 15,5 juta tapi PLN kasih subsidi kepada 40 juta orang lebih, kan salah," ucap Sofyan.
Ia pun mengatakan, pemberian subsidi melalui kartu akan benar-benar diberikan kepada orang yang miskin. Dengan demikian, pemberian subsidi listrik menurutnya akan lebih terkontrol. Ia yakin, pemberian subsidi melalui kartu akan sesuai dengan jumlah orang yang membutuhkan.
"Pokoknya kami nanti akan sesuaikan jumlah orang miskin berapa nah listriknya akan diberikan ke orang miskin itu," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan subsidi listrik rawan penyimpangan. Ada orang yang sebenarnya mampu namun tetap ikut menikmati subsidi. Akibatnya, subsidi listrik membengkak dan tak tepat sasaran.
"Sekali lagi, tujuan subsidi diberikan kepada orang miskin,” kata`Sudirman.
Mengatasi hal itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun berencana mengubah desain pemberian subsidi listrik. Pemberian subsidi akan diberikan secara langsung kepada masyarakat dengan kartu berisikan uang. Sebelumnya, subsidi diberikan melalui anggaran PT PLN.
Rencananya, pemerintah akan mulai melaksanakan skema ini pada akhir tahun ini. Setidaknya, Sudirman menargetkan paling lambat diterapkan pada awal tahun 2016. Ia yakin, cara ini lebih mengena bagi masyarakat miskin.
“Intinya, semua masyarakat miskin pasti dapat kartu subsidi listrik. Tapi ternyata pelanggan 900 va dia belum tentu miskin, kita lihat data 15,5 juta di TNP2K itu, adanya di kantor Wakil Presiden," pungkasnya.