Kalangan organisasi serikat buruh/pekerja memprotes keras dan menolak terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Salah satu ketentuan yang diprotes kalangan buruh yakni manfaat JHT baru bisa dinikmati pekerja/buruh yang mengundurkan diri atau di-PHK saat memasuki usia 56 tahun sebagaimana diatur Pasal 5 Permenaker itu.
Pasal 4 ayat (1) Permenaker 2/2022 menyebutkan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun (56 tahun, red) termasuk juga peserta yang berhenti bekerja. Ayat (2)-nya menyebutkan peserta yang berhenti bekerja yakni peserta mengundurkan diri; peserta terkena pemutusan hubungan kerja; dan peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam Pasal 5 Permenaker 2/2022 menyebutkan manfaat JHT bagi peserta mengundurkan diri dan peserta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker), Dita Indah Sari, merespons keberatan buruh atas terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam akun twitternya, Dita menjelaskan JHT adalah amanat UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, meninggal.
“Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama,” tulis Dita.
Dita bisa memahami keluhan pekerja soal kenapa JHT tidak bisa langsung diambil setelah PHK. Namun faktanya, tulis Dita, sekarang ada program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban PHK. “Dulu JKP gak ada. Maka wajar jika dulu teman-teman ter-PHK berharap sekali pada pencairan JHT,” lanjut Dita.
Jadi selain dapat pesangon, sambung Dita di akun twitternya, korban PHK sekarang juga dapat JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis plus akses loker. “Employment benefit plus plus,” tulis Dita. (Baca Juga: Begini Cara Klaim Program JHT BPJS Ketenagakerjaan)
Lantaran sudah ada JKP plus pesangon, maka JHT digeser agar manfaat BPJS bisa tersebar. “Karena ada kata 'hari tua', ya sudah dikembalikan sebagai bantalan hari tua sesuai UU SJSN 40/2004. Memang aslinya untuk itu,” terangnya.
Menurut Dita, bila tidak ada JKP pemerintah tidak akan mau menggeser situasi JHT sekarang. “Karena tahu bahwa ini membantu saat PHK. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua,” tulis Dita.