Tantangan dan Peluang Mahasiswa Hukum Hadapi Era Digitalisasi
Utama

Tantangan dan Peluang Mahasiswa Hukum Hadapi Era Digitalisasi

Profesi hukum tidak akan terlepas dari digitalisasi, tak lagi sebatas profesi konvensional.

Oleh:
Hamalatul Qurani
Bacaan 3 Menit
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), Bayu Dwi Anggono. Foto: RES
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), Bayu Dwi Anggono. Foto: RES

Perkembangan teknologi di era digitalisasi bergerak begitu cepat, semua bidang tak terkecuali insan hukum dituntut untuk bisa beradaptasi. Tak cuma tantangan untuk bisa meluncurkan ide-ide baru dalam pengembangan kualitas hukum masa depan, kecanggihan teknologi yang telah ada nyata menawarkan beragam kemudahan bahkan membuka peluang jenis profesi baru di bidang hukum. Tergantung seberapa cakap insan hukum membaca peluang serta meraih efisiensi kerja dalam pemanfaatan teknologi hukum.

Menangkap peluang itu, dalam program kerjasama Hukumonline University Solution dengan Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), mahasiswa hukum FH UNEJ dapat merasakan pengalaman bersentuhan langsung dengan kemudahan akses teknologi melalui perpustakaan dokumen peraturan dan pusat data Hukumonline. Dengan begitu, riset-riset akademis yang dilakukan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien.

“Sekarang kita tak bisa lagi mengelak dari era digital. Kita memang harus mempersiapkan diri,” ucap Dekan FH UNEJ, Bayu Dwi Anggono, dalam sambutannya pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru (PPMB) FH UNEJ, Sabtu (18/9).

Hukumonline.com

Para peserta dalam kegiatan PPMB FH UNEJ.

Ke depan, kata Bayu, profesi hukum memang tidak akan terlepas dari digitalisasi, tak lagi sebatas profesi konvensional. Start-up, e-commerce dan lini bisnis digital lainnya berkembang begitu cepat dan saling membesarkan diri. Sebut saja penggabungan Tokopedia dan Gojek menjadi contoh nyata raksasa digitalisasi yang mengundang kapitalisasi perdagangan perusahaan menjadi semakin besar. Dari situ, katanya, ada banyak ruang yang bisa diisi mahasiswa terkait profesi hukum di masa depan.

“Itu akan menghasilkan ruang-ruang pekerjaan. Jika kita tidak adaptif mengikuti perkembangan jaman maka kita akan tertinggal,” tukasnya. (Baca: Hukumonline dan FH Unej Luncurkan Layanan University Solution)

Dalam kesempatan yang sama, CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara menyampaikan bahwa Hukumonline mempunyai mimpi, agar seluruh masyarakat Indonesia hingga pelosok Nusantara memahami hukum, mengerti hak dan kewajibannya, serta bisa melaksanakan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tantangannya, untuk tahun 2020 saja, Hukumonline mencatat ada lebih dari 4000 peraturan yang dihasilkan oleh institusi pemerintah.

“Bayangkan dalam 1 tahun sebanyak itu, harus memahami perkembangan aturan yang cepat sekali, ada yang baru, ada yang diubah, sehingga sangat sulit untuk keep update,” kata Arkka.

Hukumonline.com

CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara.

Untuk itu dari background computer science, Hukumonline mencoba men-solving persoalan aturan yang istilahnya merupakan salah satu contoh dari big data problem, sehingga lahirlah produk pusat data dengan dokumentasi lengkap peraturan hukum termasuk update perubahannya dari waktu ke waktu.

Dalam perkembangan industri digital, katanya, ada banyak sekali pekerjaan hukum yang kini sudah banyak yang di di-support oleh teknologi dan Artificial Intelligence (AI). Tak cuma itu, pembelajaran berbasis digital pun menjadi sangat relevan terlebih di masa-masa pandemi. Untuk mengisi ruang kebutuhan pembelajaran yang dapat diakses secara luas, Hukumonline juga menghadirkan inovasi kursus hukum yakni melalui Online Course.

“Kami mengembangkan online course agar belajar hukum lebih mudah, tak cuma mahasiswa hukum, tapi juga untuk praktisi hukum yang sehari-hari sudah sibuk dengan rutinitasnya,” katanya

Akses keadilan juga menjadi bagian dari misi pengembangan digital Hukumonline. Dari data yang didapat Hukumonline, sebanyak 71% masyarakat Indonesia menyerah dalam menghadapi persoalan hukum. Entah itu karena tidak mengerti hukum ataupun karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa jasa hukum dirasa begitu besar.

Di pertengahan 2020, saat banyak-banyaknya UMKM yang terdampak pandemi, Hukumonline bekerjasama dengan Kemenkop UKM memberikan layanan konsultasi gratis dengan lawyer melalui anak usahanya Justika.com.

Ketika itu sangat banyak UMKM yang tersangkut masalah hukum, terlilit utang dengan vendor atau Bank, ada juga yang harus berurusan dengan masalah hukum soal biaya sewa Gedung atau masalah kontrak bisnis.

“Kita memberikan bantuan secara signifikan, konkrit dampaknya, dan ingin semua orang empowered dalam hukum,” tukasnya.

Tags:

Berita Terkait