Berita

Temui Dirjen WIPO, Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk di Kepengurusan WIPO

Freddy berharap ada perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal tersebut guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya, Indonesia.

Oleh:
CT-CAT
Bacaan 2 Menit
Temui Dirjen WIPO, Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk di Kepengurusan WIPO
Hukumonline

Mewakili Indonesia, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris melakukan sederet pertemuan bilateral dengan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) dari berbagai negara pada gelaran Sidang Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) ke-59 di Jenewa, Swiss. Puncaknya, Dirjen KI Freddy Harris bersama Duta Besar Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry.

 

Pada pertemuan tersebut, Freddy Harris menyatakan komitmennya dalam mendukung sistem KI di dunia. Di antaranya dengan menyetujui setiap traktak yang dapat meningkatkan pelindungan hak kekayaan intelektual.

 

“Seperti meratifikasi Traktat Marrakesh dan Beijing yang saat ini naskahnya sudah ada di meja presiden, dan tinggal menunggu persetuan Beliau,” ujar Freddy Harris saat berlangsungnya acara di Kantor Pusat WIPO, Jumat (4/10/2019).

 

Selain itu, Freddy berharap ada perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal tersebut guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya Indonesia.

 

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk Konferensi Diplomatik mengenai Perjanjian Hukum Desain atau Design Law Treaty (DLT) yang saat ini menunggu kesepakatan dari negara anggota WIPO. DLT nantinya akan mengatur tentang pelindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) desain industri.

 

“Jika negara anggota WIPO mencapai kesepakatan dalam Design Law Treaty, Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk Diplomatic Conference DLT tersebut,” ucap Freddy Harris.

 

Di hadapan Dirjen WIPO, Indonesia mengusulkan adanya penambahan program fellowship untuk personel Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di WIPO.

Tags:

Berita Terkait