Berita

Terbatasnya Ruang Fiskal Jadi Tantangan 2014

Pemerintah diharap dapat menggenjot penerimaan negara melalui sejumlah sektor, seperti pajak.

Oleh:
FAT
Bacaan 2 Menit
Terbatasnya Ruang Fiskal Jadi Tantangan 2014
Hukumonline
DPR memandang tahun 2014 memiliki tantangan tersendiri terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tantangan tersebut berupa semakin terbatasnya ruang fiskal APBN seiring komposisi belanja negara yang masih didominasi oleh belanja wajib.

“Seperti belanja pegawai, pembayaran utang dan subsidi,” kata Marzuki dalam pidato pembukaan masa persidangan III di komplek parlemen di Jakarta, Rabu (15/1).

Selain belanja yang bersifat wajib tersebut, terdapat potongan lain yang merupakan perintah dari UUD 1945 atau disebut dengan mandatory spending. “Konsekuensi adanya mandatory spending berdampak pada terbatasnya alokasi anggaran yang bersifat produktif, sehingga APBN tidak dapat berfungsi optimal,” katanya.

Sejumlah alokasi mandatory spending tersebut adalah anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan, Dana Alokasi Umum (DAU) 26 persen dari penerimaan dalam negeri netto, anggaran kesehatan lima persen dari APBN, anggaran otonomi khusus Aceh dan Papua masing-masing dua persen dari DAU nasional serta kewajiban penyediaan alokasi anggaran untuk keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ia berharap, pemerintah dapat bekerja keras dalam hal penerimaan pajak di tahun 2014. Menurutnya, kerja keras ini diperlukan lantaran penerimaan yang bersumber dari pajak dalam APBN 2013 diperkirakan tak dapat mencapai target. Belum lagi, adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi 2013 dan ketidakberhasilan pemerintah dalam mengurangi defisit transaksi berjalan melalui pengendalian impor.

“Dewan senantiasa terus memantau perkembangan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, khususnya target asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang disepakati enam persen, target inflasi sebesar 5,5 persen dan nilai tukar rupiah,” tutur Marzuki.

Meski begitu, DPR berharap agar pemerintah tetap menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur. Menurutnya, penganggaran dana ini penting lantaran bersifat lintas sektor. Bukan hanya itu, pembangunan infrastruktur juga dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Dewan sudah mengetahui sasaran yang hendak dicapai dari prioritas infrastruktur 2014, tetapi dewan meminta pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan  untuk mendukungnya,” kata Marzuki.

Sementara itu, Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi mengatakan, tantangan APBN 2014 yang paling nyata adalah adanya perhelatan pemilu. Menurutnya, dengan adanya pemilu, dana APBN dapat dialokasikan sesuai kepentingan terkait pemilu.

“Tantangan APBN 2014, akan diarahkan sesuai kepentingan pemilu,”  kata Ucok saat dihubungi.

Ia sepakat bahwa pada tahun 2014 ruang fiskal akan semakin terbatas. Untuk itu, Ucok berharap agar pemerintah dapat menggenjot penerimaan negara melalui sejumlah sektor, misalnya pajak. Menurutnya, pentingnya pendapatan negara untuk menyeimbangkan anggaran keluar yang sudah dialokasikan sesuai amanat UU.

Lebih jauh ia mengatakan, sejumlah kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga gas elpiji (LPG) 12 kilogram semakin menambah jumlah alokasi subsidi. Menurutnya, alokasi subsidi ini termasuk belanja negara yang wajib dialokasikan di APBN. Ucok berharap, pemerintah dapat mencari jalan keluar untuk meminimalisir defisit fiskal ini.

Berita Terkait

Berita Populer

Berita Terbaru

Lihat Semua