Terbukti Merugikan Negara Rp103,532 miliar, Syaukani Divonis Rendah
Utama

Terbukti Merugikan Negara Rp103,532 miliar, Syaukani Divonis Rendah

Maski terbukti merugikan negara Rp103,532 miliar, majelis hakim merendahkan vonis Syaukani karena telah mengembalikan uang negara.

Mon/CRYud
Bacaan 2 Menit

 

Syaukani sendiri memberikan komentar atas putusan majelis. Innalilahi wa innailahi rojiun. No coment, katanya usai bersidang. Penasihat hukum Syaukani, Erman Umar, menyatakan akan pikir-pikir dulu.

 

Meski tidak sepakat dengan tuntutan jaksa, tidak demikian dengan pertimbangan hukumnya majelis menyatakan Syaukani telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya selaku Bupati Kutai.

 

Syaukani terjerat dakwaan subsidair jaksa, yaitu Pasal 3  jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

 

Pemilihan dakwaan subsidair itu ditenggarai karena unsur ‘setiap orang' pada Pasal 2 UU Korupsi berlaku umum. Sedangkan unsur ‘setiap orang' pada Pasal 3 melekat sifat khusus yang harus dipenuhi. Harus memenuhi kualitas pejabat atau mempunyai kedudukan, jelas hakim Gusrizal.

 

Penyalahgunaan itu berupa penerbitan dan perubahan SK pembagian uang perangsang yang ditelurkan Syaukani. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 PP No. 104/2000. Dana perimbangan yang bersumber dari APBN digunakan untuk keperluan daerah dalam rangka desentralisasi, kata hakim Hendra Yosfin.

 

Sebaliknya, Syaukani malah menggunakan 1,5% dana perimbangan yang berasal dari migas itu untuk merangsang kinerja anak buah. Hanya, Syaukani mendapatkan jatah terbesar. Ia beroleh 25% dari jumlah uang perangsang yang diterima tiap tahunnya. Sejak 2001 sampai 2005, Syaukani mereguk keuntungan dari uang perangsang sebesar Rp27,843 miliar.

 

Selain Syaukani, uang perangsang juga dinikmati sejumlah pejabat daerah, antara lain Muspida Kabupaten, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten. Jumlahnya mencapai Rp65,360 miliar.

Tags: