Ketiga, memperkuat kerja sama antar lembaga. Hal ini dimaksudkan karena eksistensi ASAHI membutuhkan pengakuan publik. Untuk itu, penting untuk banyak menjalin kerja sama dengan berbagai instansi. Tidak hanya terbatas pada instansi publik, tetapi juga perusahaan swasta.
“Pengurus pusat masih akan kita susun, kita masih diberi waktu 30 hari untuk menyusun dewan pengurus pusat,” kata Alumnus Fakultas Hukum UGM ini.
“Dengan terpilihnya Mas Harvardy, saya harap ke depan ASAHI lebih maju dan berkembang sebagai auditor hukum yang mampu mewujudkan visi dan misi untuk mengawal ketaatan dan kepatuhan hukum, sehingga supremasi hukum dapat ditegakkan,” ujar Demisioner Presiden ASAHI Qomaruddin kepada Hukumonline, Jum’at (8/7/2022).
Untuk mewujudkan visi dan misinya, ia berpesan salah satu program yang harus diprioritaskan adalah penguatan ASAHI melalui status hukum (legal standing) dengan dituangkan dalam UU tentang Auditor Hukum atau paling tidak diaturnya audit hukum dalam UU terkait.
Qomar mencontohkan dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), dapat dimasukkan norma mengenai tugas audit hukum dalam laporan tahunan atau ketika PT hendak melakukan merger akuisisi atau likuidasi.