Tersangka-Tersangka Korupsi di Bulan Suci
Utama

Tersangka-Tersangka Korupsi di Bulan Suci

Setidaknya tercatat empat operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di bulan Ramadhan sepanjang 2012-2015.

Oleh:
Novrieza Rahmi
Bacaan 2 Menit
Gedung KPK (lama). Foto: RES.
Gedung KPK (lama). Foto: RES.

Bulan suci Ramadhan nampaknya tidak membuat koruptor "puasa" melakukan tindak pidana korupsi. Buktinya, saat orang-orang menahan hawa, napsu, dan menjauhi kemaksiatan, masih ada segelintir oknum, baik itu anggota dewan, bupati, pejabat daerah, hakim, dan advokat yang mencoba-coba melakukan praktik korupsi di bulan Ramadhan.

Peristiwa teranyar adalah penangkapan dua anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Bambang Karyanto dan Adam Munandar bersama Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba Faisyar.

Penangkapan ini membuktikan bahwa meski dalam suasana Ramadhan, tak menyurutkan langkah KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat pekan lalu (19/6) dan berhasil menangkap dua anggota DPRD Muba dan dua pejabat daerah. Memang, status mereka saat ini masih sebagai tersangka, dan belum bisa dilabeli sebagai koruptor.

Berdasarkan data statistik penindakan KPK, dalam rentang waktu 2012 sampai 2015, KPK telah melakukan 188 penyidikan. Beberapa di antaranya merupakan hasil dari OTT selama bulan Ramadhan. Ada pula beberapa penyidikan yang bukan hasil OTT, tetapi penetapan tersangkanya diterbitkan pada bulan Ramadhan. Berikut uraiannya :

1. Emir Moeis

Perkara tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung tahun 2004 atas nama tersangka Izerdik Emir Moeis. Mantan anggota DPR yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Juli 2012 atau bertepatan pada 6 Ramadhan 1433 Hijriyah.

Selanjutnya, Emir didakwa menerima hadiah AS$423,985 ribu berikut bunganya dari Alstom Power Incorporated, Alstom Power AS, dan Marubeni Incorporated selaku anggota konsorsium Alstom Power Inc yang memenangkan tender PLTU Tarahan tahun 2004. Atas perbuatannya, Emir divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

2. Irjen (Pol) Djoko Susilo

Perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Driving Simulator Roda Dua (R2) dan Roda Empat (R4) pada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri tahun anggaran 2011 dengan tersangka Irjen (Pol) Djoko Susilo. KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka pada 27 Juli 2012 atau 8 Ramadhan 1433 Hijriyah. Penetapan tersangka Djoko sempat menimbulkan ketegangan antara KPK dan Polri.

Namun, ketegangan mereda setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan agar kasus Djoko ditangani KPK. Akhirnya Djoko divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan hukumannya diperberat menjadi 18 tahun di tingkat banding. Kemudian, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

3. Siti Hartati Murdaya

Perkara tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Bupati Buol Amran Batalipu terkait  proses pengurusan HGU Perkebunan PT Cipta Cakra Murdaya/PT Hardaya Inti Plantations atas nama tersangka Siti Hartati Murdaya. Mantan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Agustus 2012 atau 20 Ramadhan 1433 Hijriyah.

Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Hartati dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan. Hartati dianggap terbukti memberikan uang sejumlah Rp3 miliar kepada Bupati Buol Amran Batalipu sebagai imbalan penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk anak perusahaan milik Hartato.

4. Kartini Marpaung dan Heru Krisbandono

Perkara suap terkait penanganan perkara penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2006-2008 yang turut menyeret hakim ad hoc Tipikor Semarang Kartini Julianna Marpaung, hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Krisbandono, serta dua hakim Tipikor Semarang Asmadinata dan Pragsono.

Kartini bersama Heru terjaring OTT pada 17 Agustus 2012 atau 29 Ramadhan 1433 Hijriyah usai menerima suap dari Sri Dartuti, keluarga dari Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Kartini divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang, tetapi hukuman Kartini diperberat menjadi sepuluh tahun penjara di tingkat banding. MA menolak kasasi Kartini dan menguatkan putusan banding.

5. Mario Bernardo dan Djodi Supratman

Perkara suap terkait dengan pengurusan kasasi terdakwa kasus penipuan, Hutomo Wijaya Ongowarsito atas nama tersangka Mario Cornelio Bernardo dan Djodi Supratman. Mario yang merupakan advokat di kantor hukum Hotma Sitompoel ini ditangkap dalam OTT KPK usai memberikan sejumlah uang kepada pegawai Badiklat MA, Djodi Supratman pada 25 Juli 2013.

Perkara ini cukup menyita perhatian karena sempat menyeret Hakim Agung Andi Ayyub sebagai saksi. Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Mario dan Djodi masing-masing dengan pidana penjara selama empat dan dua tahun. Mario sempat mengajukan banding dan kasasi hingga akhirnya kasasi Mario ditolak MA.

6. Muhtar Ependy

Perkara merintangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan penanganan perkara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar atas nama tersangka Muhtar Ependy. KPK menetapkan Muhtar sebagai tersangka pada 18 Juli 2014 atau 21 Ramadhan 1435 Hijriyah. Muhtar divonis lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Majelis menyatakan Muhtar terbukti bersalah merintangi secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Akil di persidangan. Perbuatan ini dilakukan agar peran Muhtar selaku perantara suap Akil dalam pengurusan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Palembang tidak dapat atau sulit dibuktikan. 

7. Ade Swara dan Istri

Perkara korupsi terkait pengurusan izin Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang PT Tatar Kertabumi di Karawang dengan tersangka Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah. Keduanya terjaring dalam OTT KPK pada 17 juli 2014 atau 20 Ramadhan 1435 Hijriyah. Pengadilan Tipikor Bandung memvonis Ade dan Nurlatifah masing-masing enam dan lima tahun penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menganggap Ade dan Nurlatifah terbukti melakukan pemerasan. Majelis menyatakan Ade dan Nurlatifah terbukti menerima suap. Selain itu, Ade dan Nurlatifah juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Perkara ini masih dalam proses banding. 

8. Barnabas Suebu

Perkara tindak pidana korupsi kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua atas nama tersangka mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu. KPK menetapkan Barnabas sebagai tersangka pada 21 Juli 2014 atau 24 Ramadhan 1435 Hijriyah. Hingga kini perkara Barnabas belum dilimpahkan ke pengadilan.

Barnabas yang sekarang berstatus sebagai tahanan KPK tengah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Barnabas menganggap penetapannya sebagai tersangka dan perpanjangan penahanannya tidak sah. Barnabas merupakan salah satu tersangka korupsi yang mempraperadilankan KPK pasca putusan Hakim Sarpin Rizaldi.

9. Bambang Karyanto dan Adam Munandar

Terakhir, perkara dugaan penerimaan suap terkait pembahasan RAPBD-P yang dilakukan dua anggota DPRD Kabupaten Muba Bambang Karyanto dan Adam Munandar bersama Kepala Dinas PPKAD Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Bappeda Muba, Faisyar. Keempatnya ditangkap dalam OTT KPK pada 19 Juli 2015 atau 3 Ramadhan 1436 Hijriyah. Kini, mereka telah ditahan KPK.

Dari hasil penangkapan, KPK menyita uang sejumlah Rp2,6 miliar yang diduga sebagai bagian dari komitmen fee yang berjumlah lebih dari Rp10 miliar. Uang itu diduga sebagai hasil urunan dari beberapa pihak. Bersamaan dengan penyidikan kasus ini, KPK telah menggeledah rumah Bupati Muba Pahri Azhari. KPK juga mencegah Pahri berpergian ke luar negeri.

Tags:

Berita Terkait