Beberapa minggu lalu, warganet dihebohkan oleh kabar seorang figur publik yang memacari anak perempuan yang lebih muda duapuluh tahun, atau berusia sekitar 14 tahun. Secara terbuka, ia mengklaim akan menikahi anak perempuan tersebut setelah lulus sekolah. KPAI menganggap sikap ini berpotensi menjadi glorifikasi terhadap pernikahan anak.
Pernikahan anak bagi beberapa kelompok masyarakat di Indonesia masih dianggap sebagai praktik yang lumrah. Data BPS menunjukkan angka pernikahan anak secara nasional berada di kisaran 10, 35% di tahun 2020. Sementara itu terdapat 21 provinisi dengan angka pernikahan anak di atas rerata nasional. Data tersebut diambil dari Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun.
Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pernah mengadakan kajian singkat tentang isu ini menemukan bahwa ada tiga hal yang mempengaruhi tingginya perkawinan anak yaitu struktur, kultur dan proses sosial. Struktur berkaitan dengan peraturan, sistem ekonomi atau sumberdaya kolektif yang mampu membentuk perilaku masyarakat. Kultur berkaitan dengan tradisi, adat, atau nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku masyarakat. Sementara proses sosial dimaknai sebagai interaksi antar individu atau kelompok yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat.
Baca Juga:
- Begini Hukumnya Menikah di Usia Dini
- Akibat Hukum Melakukan KDRT dan Cara Pelaporannya
- Selain dari Sisi Agama, Ini Penyebab Kawin Beda Agama Sebaiknya Dihindari
Menurut Analis Pelindungan Hak Sipil dan HAM Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham, Ganesh Cantika, ketiga hal tersebut membuat permasalahan pernikahan anak tidak seragam di masing-masing wilayah.
"Di Bangka Belitung misalnya, struktur ekonomi masyarakat yang didominasi oleh keberadaan timah berimplikasi terhadap keputusan anak melanjutkan pendidikan atau melangsungkan perkawinan. Ketika harga timah tinggi hingga mencapai ratusan ribu, ada kecenderungan anak SMP-SMA lebih memilih untuk menikah daripada berangkat ke sekolah," kata Ganesh dalam pernyataan tertulis, Minggu (30/10).
Temuan Balitbang Hukum dan HAM menunjukkan bahwa di wilayah lain, angka pernikahan anak tinggi karena budaya yang menjadikan perkawinan sebagai solusi atas segala permasalahan. Misalnya, menikahkan anak yang jadi korban kekerasan seksual untuk menutupi aib keluarga.