Di tengah kompleksitas isu pernikahan anak, respons pemerintah juga harus menyasar tiga konteks permasalahannya, yaitu struktur, kultur dan proses sosial.
Pemerintah telah merevisi undang-undang perkawinan yang mengatur batas usia menikah perempuan. Semula batas usia menikah bagi perempuan minimal 16 tahun, kini berganti menjadi minimal 19 tahun. Namun, memperketat struktur hukum saja tidak cukup.
"Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat untuk membatasi usia perkawinan anak namun masih banyak keluarga yang menikahkan anaknya secara tidak resmi," ujar Ganesh.
Ganesh mengungkapkan, perbaikan struktur harus diiringi dengan reformasi kultur dan proses sosial. Reformasi kultur bisa dimulai dengan mengidentifikasi praktik yang mengatasnamakan agama atau budaya untuk mendukung pernikahan anak. Ketimbang bersikukuh menghapus adat istiadat, pemerintah dapat berkolaborasi dengan tokoh adat atau agama untuk menggeser cara memaknai budaya sehingga mampu melindungi anak dan perempuan.
Selain itu lanjutnya, pemerintah dan masyarakat perlu bersinergi dalam memanfaatkan proses sosial untuk mencegah pernikahan anak. Proses sosial yang dimaksud misalnya mengarusutamakan pencegahan pernikahan anak lewat kegiatan karangtaruna, konseling antar remaja, atau pengajian tingkat RT/RW.
Di lapangan sudah terdapat beragam inisiatif lokal dalam mencegah perkawinan anak. Misalnya, inisiatif para kepala dusun di NTB yang melakukan prosesi “pembelasan” atau pemisahan pengantin untuk membatalkan pernikahan anak. Atau inisiatif kepala desa di Bangka Belitung yang berjanji tidak akan menyewakan fasilitas desa bagi keluarga yang ingin menikahkan anak di bawah umur. Pemerintah pusat perlu merekognisi inisiatif lokal tersebut dan mengembangkannya dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan.
"Pernikahan anak bukanlah isu tunggal yang berdiri sendiri. Jika diurai, isu ini bertalian dengan problem pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan penafsiran budaya. Respon yang tepat adalah dengan melibatkan aktor lokal hingga nasional yang berasal dari berbagai institusi mulai dari pemangku kebijakan, tokoh adat, agama, akademisi, masyarakat sipil, hingga perempuan dan anak/ remaja itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan bukan hanya kebijakan yang bersifat top down, tapi kebijakan yang sensitif pada keberagaman lokal," tutup Ganesh.