Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang
Terbaru

Tiga Masalah Utama HKI Sebagai Jaminan Utang

Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektualnya. Namun hal positif ini di sisi lain menimbulkan persoalan di dalam HKI itu sendiri.

Oleh:
Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit

1. HKI sebagai benda memiliki karakter yang berbeda dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek.

2.  Tidak ada patokan untuk menentukan nilai ekonomi suatu HKI.

3.  Dalam hal ini debitur wanprestasi terdapat kendala eksekusi mengingat karakter HKI yang berbeda dengan benda menurut Burgerlijk Wetboek.

Ia juga mengemukakan karakter HKI sebagai benda sui generis yang dikelompokkan dalam hak cipta, hak merek, dan hak paten.

“Untuk hak cipta terdiri dari unsur hak moral, hak ekonomi, hak moral yang melekat dan bersifat abadi, yang artinya hak cipta tidak dapat dialihkan. Lalu kemudian untuk merek, merek ini dimiliki oleh yang memohonkan pendaftaran merek untuk membedakan produk, baik barang atau jasa. Kemudian pembuat produk belum tentu pemilik merek karena boleh jadi digunakan berdasarkan lisensi atas bahkan karena pelanggaran,” Jelasnya dalam sesi webinar pada Senin (5/9).

Kemudian mengenai hak paten, hal ini melindungi klaim atas invensi bukan produk. Pemilik paten adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran serta pengguna paten atas pembuat produk bisa siapa saja berdasarkan perjanjian lisensi atau bahkan karena pelanggaran.

“PP No. 24 Tahun 2022 membuka kemungkinan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia, tetapi pelaksanaannya bergantung pada UU tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaannya juga masih menyisakan persoalan terkait penentuan nilai ekonomi HKI dan proses eksekusi serta segala akibat yang berhubungan,” lanjutnya.

Sementara itu di dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Mas Rahmah menyatakan bahwa nilai kekayaan intelektual merupakan manfaat ekonomi yang potensial di masa depan yang dapat dinikmati oleh pemilik kekayaan intelektual atau pengguna yang berhak.

“Nilai kekayaan intelektual ini dapat memberi manfaat ekonomi yang potensial. Nilai kekayaan intelektual ini meliputi pelarangan kompetitor di pasar yang sama, ekslusifitas hak hukum, hak lisensi, hak ekonomi yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi serta meningkatkan nilai aset,” ucapnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait