Tok! DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Pengawasan Haji 2024
Utama

Tok! DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Pengawasan Haji 2024

Antara lain menyoroti soal pembagian kuota tambahan haji, hingga layanan terhadap jemaah haji di Arab Saudi.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Pimpinan rapat paripurna, Muhaimin Iskandar saat pengambil keputusan persetujuan pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 di Komplek Gedung Paripurna, Selasa (9/7/2024).  Foto: RES
Pimpinan rapat paripurna, Muhaimin Iskandar saat pengambil keputusan persetujuan pembentukan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024 di Komplek Gedung Paripurna, Selasa (9/7/2024). Foto: RES

Seluruh fraksi di DPR memberikan persetujuan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) angket pengawasan haji. Keputusan itu ambil setelah 35 anggota DPR mengusulkan Hak Angket terhadap pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun 2024. Usulan tersebut menyusul berbagai hasil temuan Tim Pengawasan Haji DPR saat penyelenggaraan haji 2024 lalu.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengatakan 9 fraksi telah menyampaikan nama juru bicara dan anggota Pansus. Jumlah anggota pansus terdiri dari 7 orang dari fraksi PDIP, 4 fraksi Golkar, 4 Gerindra, 3 Nasdem, 3 PKB, 3 Demokrat, 3 PKS, 2 PAN, dan 1 PPP.

“Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan apakah pembentukan dan susunan nama-nama pansus angket pengawasan haji sebagaimana diusulkan dapat disetujui? Setuju,” kata politisi PKB itu memimpin rapat paripurna DPR masa persidangan V tahun sidang 2023-2024, Selasa (9/7/2024).

Perwakilan anggota DPR pengusul hak angket pengawasan haji, Selly Andriany Gantina, menjelaskan sedikitnya 3 alasan para pengusul menyodorkan DPR menggunakan Hak Angket kepada pemerintah. Pertama, soal pembagian dan penetapan kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi tidak sesuai dengan UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca juga:

Pasal 64 ayat (2) UU 8/2019 mengatur kuota haji khusus ditetapkan 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama No.118 Tahun 2024 tidak sesuai dengan hasil rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

“Kuota haji seolah kebanggaan, tapi tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan dan komitmen dalam memperpendek waktu tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar,” ujar politisi PDIP itu membacakan usulan Hak Angket Pengawasan Haji.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait