Saat jangka waktu pengumuman, permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengumumkan permohonan merek dalam berita resmi merek selama 2 (dua) bulan.
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 permohonan dinyatakan lengkap, telah melampaui jangka waktu pengumuman, dan tidak terdapat keberatan, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Namun apabila terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 12 Tahun 2021 yang telah merubah sebagian Pasal pada Peraturan 67 Tahun 2016 tersebut.
Perubahan Pasal dalam sebuah peraturan ini dapat Anda nikmati melalui Peraturan Konsolidasi dari Hukumonline Pro. Peraturan Konsolidasi merupakan sebuah naskah penggabungan dari sebuah peraturan beserta setiap perubahannya, ataupun peraturan lain hingga putusan yang berdampak pada peraturan tersebut. Peraturan Konsolidasi itu sendiri disajikan dalam satu dokumen integratif, sehingga akan memudahkan Anda untuk membaca peraturan dan segala perubahannya, tanpa melakukan pencarian terhadap peraturan terdahulu.
Peraturan Konsolidasi dapat diakses oleh setiap pengguna Hukumonline Pro paket Professional dan Pro Plus. Riset hukum tidak hanya #JadiLebihMudah namun juga efisien. Dengan berlangganan Hukumonline Pro, Anda juga akan mendapatkan akses ke Pusat Data Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan, analisis hukum bilingual, peraturan terjemahan, dan fitur unggulan lainnya.
Tertarik untuk bergabung dengan 1000+ pengguna lainnya untuk membuat riset hukum Anda #JadiLebihMudah? Bergabung sekarang dengan menghubungi [email protected] atau kunjungi halaman bit.ly/Adv-Anniversale untuk melihat perbandingan fitur dan layanan Hukumonline Pro dan bonus tambahan hingga 31 Juli 2022!