Setelah melakukan rapat internal, Komisi III sepakat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan, pekan depan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin di Gedung DPR, Senin (12/1).
“Tadi dalam rapat pleno Komisi III dibicarakan salah satunya fit and propertest akan dilaksanakan Senin (19/1), “ ujarnya.
Menurutnya, akan dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR terlebih dahulu untuk menentukan mekanismenya. Setelah itu, Bamus menentukan tim kecil untuk kemudian bertandang ke kediaman Budi Gunawan yang akan dilakukan pada Jumat (16/1). “Tentunya ini juga menunggu hasil rapat Bamus terlebih dahulu,” katanya.
Soal kemungkinan penolakan, Aziz enggan berkomentar banyak. Ia berpendapat mesti menunggu hasil rapat Bamus. Menurutnya, hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi acuan untuk memberikan persetujuan atau menolak yang kemudian mengembalikan nama tersebut kepada presiden.
“Dikembalikan, dicalonkan lagi nama yang sama, bisa juga,” kata politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan, tim yang dibentuk Bamus nantinya akan melakukan rapat. Dalam rapat tersebut akan menentukan apakah Komisi III perlu meminta pendapat maupun keterangan dari berbagai pihak dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, Komisi III tidak menutup kemungkinan meminta masukan dan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Soal kemungkinan penolakan bukan tidak mungkin dapat terjadi. “Tapi apa pernah (ditolak komisi III,red),” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil berpendapat Komisi III mesti berinisiatif mengundang KPK dan PPATK serta masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut perlu sebagai bahan untuk mengkonfirmasi temuan kepada yang bersangkutan. Soalnya, nama calon yang diajukan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK sebagaimana halnya dalam menjaring sejumlah nama menteri di Kabinet Kerja.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, akibat tidak melibatkan KPK dan PPATK itulah masyarakat mempertanyakan mekanisme tersebut. Namun, ia tak memungkiri bahwa tidak ada kewajiban presiden melibatkan KPK maupun PPATK dalam mencari sosok calon pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu.
“Tapi kemarin Jokowi mengajukan nama calon menteri pada KPK, sehingga masyarakat mempertanyakan pada pengajuan nama calon Kapolri,” ujarnya.
Politisi PDIP yang juga anggota Komisi I Pramono Anung berpandangan, uji kelayakan dan kepatutan menjadi ranah Komisi III yang membidangi hukum. Apalagi, Polri menjadi mitra kerja Komisi III. Soal polemik sosok Budi Gunawan, Pramono berpandangan presiden telah memiliki berbagai pertimbangan.
Menurutnya, Budi Gunawan lulusan terbaik diangkatannya, di Akpol. Terlebih, Budi merupakan jenderal polisi bintang tiga. Kedekatan Budi Gunawan dengan mantan Presiden Megawati Sukarno Putri menjadi pertimbangan Jokowi. Apalagi, Budi saat itu menjadi adujan Megawati selagi menjadi presiden. “Saya tahu kapasitas dan profesionalitasnya,” katanya
Pramono meminta masyarakat agar memberikan kesempatan kepada Budi untuk memimpin institusi Polri. Setidaknya, kata Pramono, Budi dapat menjawab tuduhan masyarakat dalam uji kelayakan dan kepatuan yang digelar Komisi III pekan depan.
“Itu untuk klarifikasi soal rekening itu, saya yakin teman-teman Komisi III akan mendalami itu. Dan tidak ada aturan yang mengharuskan dia (presiden, red) meminta pendapat KPK,” pungkas mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.
“Tadi dalam rapat pleno Komisi III dibicarakan salah satunya fit and propertest akan dilaksanakan Senin (19/1), “ ujarnya.
Menurutnya, akan dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR terlebih dahulu untuk menentukan mekanismenya. Setelah itu, Bamus menentukan tim kecil untuk kemudian bertandang ke kediaman Budi Gunawan yang akan dilakukan pada Jumat (16/1). “Tentunya ini juga menunggu hasil rapat Bamus terlebih dahulu,” katanya.
Soal kemungkinan penolakan, Aziz enggan berkomentar banyak. Ia berpendapat mesti menunggu hasil rapat Bamus. Menurutnya, hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi acuan untuk memberikan persetujuan atau menolak yang kemudian mengembalikan nama tersebut kepada presiden.
“Dikembalikan, dicalonkan lagi nama yang sama, bisa juga,” kata politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi III Arsul Sani menambahkan, tim yang dibentuk Bamus nantinya akan melakukan rapat. Dalam rapat tersebut akan menentukan apakah Komisi III perlu meminta pendapat maupun keterangan dari berbagai pihak dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan, Komisi III tidak menutup kemungkinan meminta masukan dan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Soal kemungkinan penolakan bukan tidak mungkin dapat terjadi. “Tapi apa pernah (ditolak komisi III,red),” ujarnya.
Anggota Komisi III lainnya, Nasir Djamil berpendapat Komisi III mesti berinisiatif mengundang KPK dan PPATK serta masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut perlu sebagai bahan untuk mengkonfirmasi temuan kepada yang bersangkutan. Soalnya, nama calon yang diajukan Presiden Joko Widodo tidak melibatkan KPK dan PPATK sebagaimana halnya dalam menjaring sejumlah nama menteri di Kabinet Kerja.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, akibat tidak melibatkan KPK dan PPATK itulah masyarakat mempertanyakan mekanisme tersebut. Namun, ia tak memungkiri bahwa tidak ada kewajiban presiden melibatkan KPK maupun PPATK dalam mencari sosok calon pejabat yang akan mengisi jabatan tertentu.
“Tapi kemarin Jokowi mengajukan nama calon menteri pada KPK, sehingga masyarakat mempertanyakan pada pengajuan nama calon Kapolri,” ujarnya.
Politisi PDIP yang juga anggota Komisi I Pramono Anung berpandangan, uji kelayakan dan kepatutan menjadi ranah Komisi III yang membidangi hukum. Apalagi, Polri menjadi mitra kerja Komisi III. Soal polemik sosok Budi Gunawan, Pramono berpandangan presiden telah memiliki berbagai pertimbangan.
Menurutnya, Budi Gunawan lulusan terbaik diangkatannya, di Akpol. Terlebih, Budi merupakan jenderal polisi bintang tiga. Kedekatan Budi Gunawan dengan mantan Presiden Megawati Sukarno Putri menjadi pertimbangan Jokowi. Apalagi, Budi saat itu menjadi adujan Megawati selagi menjadi presiden. “Saya tahu kapasitas dan profesionalitasnya,” katanya
Pramono meminta masyarakat agar memberikan kesempatan kepada Budi untuk memimpin institusi Polri. Setidaknya, kata Pramono, Budi dapat menjawab tuduhan masyarakat dalam uji kelayakan dan kepatuan yang digelar Komisi III pekan depan.
“Itu untuk klarifikasi soal rekening itu, saya yakin teman-teman Komisi III akan mendalami itu. Dan tidak ada aturan yang mengharuskan dia (presiden, red) meminta pendapat KPK,” pungkas mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014 itu.