Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan unsur Komisi Yudisial (KY) dalam susunan Majelis Kehormatan MK dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Dalam Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh advokat Ignatius Supriyadi itu, majelis MK dalam amarnya mengabulkan sebagian permohonan pemohon yang menguji konstitusionalitas Pasal 27A ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK (UU MK).
“Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial’ tidak dimaknai ‘1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun’,” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, Senin (20/6/2022) kemarin.
Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul saat membacakan pertimbangan putusan menyebutkan Mahkamah memandang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU UU MK, adanya anggota Majelis Kehormatan MK dengan salah satu komposisi anggota KY adalah tidak sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam putusan Mahkamah terdahulu.
“Karena dalam pertimbangan putusan tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata menegaskan MK merupakan kekuasaan yang merdeka, sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain,” ujar Manahan.
Dengan kata lain, kata Manahan, pengawasan terhadap hakim konstitusi yang dilakukan oleh KY dinilai Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan MK sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat independensi dan imparsialitasnya. Apabila dalam keanggotaan Majelis Kehormatan MK masih tetap melibatkan KY dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap kinerja hakim konstitusi pada akhirnya hal tersebut tetap menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY.
Padahal, dibentuknya MK berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.
Menurut Mahkamah, keanggotaan Majelis Kehormatan MK tidak lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU UU MK. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan Majelis Kehormatan MK (stagnan) dari salah satu unsur sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari KY adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik manapun dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan Majelis Kehormatan MK nantinya.