Sejumlah pelayanan publik digital yang inklusif masih sangat minim tata pelaksanaannya di berbagai daerah di Indonesia. Untuk mendukung pelayanan publik yang terpadu serta inklusif, perlu pembaharuan kebijakan dari tahun-tahun sebelumnya yang evaluasinya dapat memperbaiki pelayanan publik saat ini, sehingga implementasinya dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Melalui penerapan kebijakan publik digital yang tengah diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta, saat ini pemerintah DKI Jakarta terus memperkaya strategi serta program kegiatan dalam memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat yang terpadu dan inklusif.
Pemerintah dalam hal ini terus melakukan eksplorasi dengan rencana sebelumnya, sehingga jika terdapat hambatan atau ketidaksesuaian dapat diberikan solusi agar implementasinya dapat berjalan baik.
Seiring dengan semakin pesatnya laju digitalisasi dan informasi teknologi, maka transformasi digital terus dimaksimalkan khususnya mengenai kebijakan yang akan mengaturnya. Oleh karena itu, Hukumonline bersama Jakarta Smart City melakukan Policy Dialogue yang berfokuskan kepada perwujudan pelayanan publik digital yang terpadu dan inklusif.
Baca Juga:
- UU Perlindungan Konsumen Mendesak Direvisi
- Mengenal Seluk-beluk Metode Pembayaran Paylater
- Advokat Berseteru Berebut Klien Hingga Beragam Persoalan Terkait Pertanahan
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian kegiatan dalam Smart Change Project yang dilaksanakan oleh konsorsium Hukumonline sebagai knowledge company dengan Ruang Waktu selaku knowledge hub di bidang urban dan pemerintahan.
Smart change tersebut telah dilaksanakan sejak awal 2021 hingga November 2022 mendatang. Selama hampir dua tahun, telah dilaksanakan 8 kali multistakeholders dialog dan 7 policy dialog, dimana rangkaian ini menghasilkan inisiatif bersama untuk perbaikan pelaksanaan konsep smart change di DKI Jakarta.