Berita

Usulan Konsultan Ketenagakerjaan Cegah PHK Massal Dampak Covid-19

Antara lain menerbitkan Perppu terkait aturan ketenagakerjaan sebagai payung hukum, misalnya untuk pekerjaan paruh waktu, fleksibilitas ketentuan PKWT dan perluasan outsourcing.

Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 2 Menit

 

Tingkat kematian tertinggi di AS, menurut Ike ada di New York, dengan total kematian per 9 April 2020 sebanyak 7.844 orang. Bagi Ike, New York sama seperti Jakarta sebagai pusat perekonomian negara. Begitu pula dengan kasus Covid-19 saat ini di Indonesia paling banyak di Jakarta dengan jumlah kematian lebih dari 300-an orang. Dampak Covid-19 di Jakarta bisa lebih buruk daripada New York jika pemerintah tidak cepat tanggap.

 

Ike mencatat pernyataan Menteri Ketenagakerjaan seperti diberitakan sejumlah media yang meminta agar pengusaha menghindari PHK. Menteri Ketenagakerjaan mengimbau sejumlah langkah yang bisa ditempuh seperti tidak memperpanjang PKWT, mengurangi upah, dan fasilitas manajer serta direktur, mengurangi shift kerja, membatasi/menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan buruh untuk sementara waktu. Sebelum melaksanakan langkah itu tentu saja harus dibicarakan dan disepakati pengusaha dengan serikat pekerja atau wakil pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

 

Menurut Ike sedikitnya ada 4 alasan sulitnya pelaksanaan imbauan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan itu. Pertama, apakah serikat pekerja mau jika upahnya dikurangi? Upah adalah hak normatif pekerja. Faktanya, besaran bonus yang tidak termasuk kategori hak normatif saja dapat memicu mogok kerja. Kedua, apakah pengusaha mampu membayar upah pekerjanya sekalipun besarannya dikurangi? Padahal perusahaan sudah merugi akibat berhentinya operasional.

 

Ketiga, apa payung hukum imbauan Menteri Ketenagakerjaan itu untuk mempekerjakan pekerja secara paruh waktu? Mengingat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur kerja paruh waktu. Keempat, sebagian perusahaan tidak dapat melaksanakan kerja dari rumah (work from home) karena tidak ada cantolan hukumnya. Dalam perjanjian kerja, sebagian besar mengartikan defenisi “bekerja” adalah melakukan pekerjaan di area perusahaan.

 

Menurut Ike, pemerintah harus mencari cara bagaimana menghindari PHK, bukan mengurusi pasca PHK. Berbagai program sosial yang disiapkan pemerintah seperti kartu prakerja berpotensi tidak tepat sasaran. Program ini bukan solusi agar tidak terjadi PHK, tapi hanya subsidi dan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja, bukan untuk menggaji pengangguran.

 

Melansir data Kementerian Ketenagakerjaan per 9 April 2020 Ike menghitung jumlah perusahaan yang merumahkan pekerjanya sebanyak 78.174 perusahaan dengan jumlah pekerja 1.427.067 orang. Ike yakin jumlah data sebenarnya jauh lebih besar daripada yang tercatat Kementerian Ketenagakerjaan karena belum semua perusahaan melapor dan tidak semua pekerja mampu untuk melapor ke dinas ketenagakerjaan atas PHK yang dialaminya.

 

Ike menyebut lembaganya menerima banyak permintaan bantuan hukum dan konsultasi dari kalangan buruh dan pengusaha dengan kasus ketenagakerjaan yang beragam misalnya pekerja mengalami PHK dan pesangonnya tidak dibayar. Guna mencegah terjadinya PHK massal berskala besar, HKHKI mendesak pemerintah untuk segera melakukan setidaknya 3 langkah konkret.

Tags:

Berita Terkait