Utama

UU Mahkamah Agung Cacat Prosedural

Meski mengakui pembentukan UU MA cacat prosedural, tetapi Mahkamah Konstitusi tak membatalkan UU MA dengan dalih asas manfaat.

Oleh:
Ali
Bacaan 2 Menit
MK akui UU Mahkamah Agung cacat prosedural. Foto: Sgp
MK akui UU Mahkamah Agung cacat prosedural. Foto: Sgp

Upaya sejumlah aktivis menggugat keabsahan prosedur pembentukan UU No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) berakhir. Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan yang ‘aneh’ dalam pengujian formal UU MA itu. Meski mengakui adanya cacat prosedural dalam pembentukan UU MA itu, MK tidak menyatakan UU tersebut batal.

“Terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo (UU MA,-red), namun demi asas kemanfaatan hukum, Undang-Undang a quo tetap berlaku,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membaca konklusi putusan, Rabu (16/6). Amar putusan tersebut menyatakan menolak permohonan pemohon.

Mahkamah menilai sikap Ketua Sidang DPR kala mengesahkan UU MA bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib DPR yang menjadi acuan formal pembentukan sebuah undang-undang. Meski ada anggota yang mengajukan interupsi, ketua sidang tak mengindahkannya. RUU itu telah disahkan tidak sesuai dengan tatib DPR.  

Bila sudah dinilai cacat, lalu mengapa MK tak membatalkan UU MA itu? Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah menyebutkan adanya asas manfaat hukum yang harus dikedepankan. Menurut Mahkamah, bila UU MA itu dinyatakan batal maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik.

Pasalnya, UU MA ini memiliki substansi pengaturan yang isinya lebih baik dari UU MA sebelumnya (yang diubah). Selain itu, UU MA ini berkaitan dengan UU lain yang baru saja diperbaharui, seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Umum. 

“Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa UU yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai UU yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi pertimbangan Mahkamah.

Putusan ini tidak diambil secara bulat. Dua Hakim Konstitusi –Muhammad Alim dan Achmad Sodiki- menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Mereka menilai seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tak memiliki kedudukan hukum. Alim menyatakan seharusnya pihak yang bisa mengajukan uji formil adalah DPR atau Pemerintah selaku pembentuk UU.

Tags: