Pemerintah mengizinkan vaksinasi Covid-19 untuk individu secara berbayar melalui program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) yang diselenggarakan PT Kimia Farma Tbk. Ketentuan tersebut diatur dalam Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes No.10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. yang diteken Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 5 Juli 2021.
Vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinopharm yang harganya dipatok sebesar Rp Rp 879.140 per orang (dua kali dosis/suntikan). Awalnya, VGR dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin 12 Juli 2021 melalui PT Kimia Farma Tbk. Namun, Kimia Farma memutuskan menunda program VGR hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kemunculan program vaksinasi berbayar tersebut menimbulkan respons publik. Terdapat anggapan langkah ini dapat mengancam ketersediaan VGR gratis untuk para karyawan.
“Membuka opsi berbayar untuk individu memang bisa mempercepat program vaksinasi tetapi kalau skemanya VGR juga, maka otomatis ketersediaan stok untuk karyawan swasta berkurang,” jelas Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta, Senin (12/7).
Andree merujuk data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan ada sekitar 10 juta orang terdaftar dalam program ini. Namun stok vaksin Sinopharm yang masuk baru cukup untuk 750.000 orang. VGR untuk karyawan swasta pun baru menjangkau 465.000 orang. Beberapa hambatan VGR perusahaan di antaranya adalah harga vaksin yang dirasa memberatkan dan ketidakpastian jadwal pengiriman. (Baca: Tolak Vaksinasi Berbayar! Kesehatan Masyarakat Tidak untuk Dikomersialkan)
Dia menilai keterbatasan stok VGR membuat jadwal pengiriman sulit dipastikan dan ini membuat perusahaan ragu-ragu untuk berkomitmen, apalagi membayar uang muka atau down payment. Andree menambahkan bahwa perusahaan yang ragu-ragu malah bisa jadi batal atau drop out karena karyawan dianggap bisa beli vaksin sendiri. “Jadi alih-alih meningkatkan jumlah yang divaksinasi, yang terjadi sebenarnya adalah pergeseran peserta dari perusahaan ke individu,” imbuhnya.
Menurutnya, agar dapat berjalan dengan baik, usaha mempercepat VGR gratis untuk karyawan maupun berbayar untuk individu memerlukan penambahan pasokan, tidak saja dari segi jumlah tetapi juga jenis maupun merek vaksin. Perluasan jenis dan merek vaksin bisa memberikan opsi kisaran harga bagi perusahaan maupun individu dan memungkinkan mereka menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan masing-masing.
Namun mencari supplier baru tentu akan menambah beban pekerjaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengimpor, produsen dan distributor vaksin di Indonesia.