Vonis Lepas Daniel Frits Praktik Baik Penerapan UU Anti SLAPP
Utama

Vonis Lepas Daniel Frits Praktik Baik Penerapan UU Anti SLAPP

Putusan ini memberi sinyal positif bagi perlindungan terhadap pembela HAM dan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan dan penegakan HAM. Tapi, Pengadilan Negeri Jepara dianggap keliru menafsirkan perbuatan Daniel sebagai ujaran kebencian.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
Aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Foto: Elsam
Aktivis lingkungan Daniel Frits Maurits Tangkilisan. Foto: Elsam

Tak sedikit kalangan masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasinya, kemudian dijerat berbagai ketentuan pidana. Salah satunya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir melalui UU No.1 Tahun 2024.

Setelah sebelumnya aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti diputus bebas Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas tudingan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Kini, giliran Pengadilan Tinggi Semarang yang memutus lepas aktivis lingkungan hidup Daniel Frits Maurits Tangkilisan.

Baca Juga:

Putusan perkara bernomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG yang dibacakan pada Selasa (21/5/2024) itu intinya memuat 6 hal. Pertama, menyatakan Daniel sebagai terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum, tapi terdakwa terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechvervolging). Ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Keempat, memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook dikembalikan kepada terdakwa. Keenam, membebankan biaya perkara kepada negara di kedua lingkungan peradilan. Putusan tersebut mendapat apresiasi berbagai pihak.

Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu mencatat majelis hakim yang dipimpin Suko Priyowidodo dengan anggota Prim Fahrur Razi dan Winarto memutus lepas Frits dari segala tuntutan karena terbukti sebagai pembela lingkungan hidup. Tapi, Majelis Pengadilan Tinggi Semarang itu sepakat dengan pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri Jepara yakni perbuatan Daniel merupakan bentuk ujaran kebencian yang diatur Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

“Putusan ini menjadi contoh (praktik) baik untuk penerapan ketentuan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti SLAPP) yang diatur dalam Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2023,” kata Erasmus saat dikonfirmasi, Senin (27/5/2024).

Tags:

Berita Terkait