Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau dikenal dengan Eddy Hiariej mencanangkan Tahun 2021 sebagai Tahun Paten Nasional. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Rapat Koordinasi Teknis Implementasi Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) 2020-2024 dan Workshop KI dan KIK Tingkat Lanjut Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham pada hari Selasa, (30/3) di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta.
Eddy mengatakan pencanangan ini sebagai upaya DJKI Kemenkumham selaku pemerintah untuk mewujudkan pembangunan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia yang tepat sasaran dan terarah.
Menurutnya, Indonesia pada tahun 2019 telah mencatatkan kontribusi KI sebesar Rp 1.105 triliun atau kurang lebih 7 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang selama satu tahun.
Capaian kontribusi KI pada PDB ini mencatatkan Indonesia pada posisi ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam persentase kontribusi Ekonomi Kreatif berbasis KI terhadap PDB. “Hal ini mengindikasikan sektor ekonomi kreatif berbasis KI ini tidak bisa diremehkan karena memberikan dampak nyata bagi ekonomi nasional,” ucap Eddy dikutip dari pernyataan resmi, Rabu (31/3).
Selain itu, capaian tersebut juga linier dengan visi Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa ekonomi kreatif berbasis KI sebagai poros baru ekonomi nasional Indonesia di era digital. (Baca: Freddy Harris: Tak Aktif Media Sosial, tapi Melakukan Inovasi Digital)
Mengingat pentingnya sistem KI dalam membangun perekonomian nasional, Eddy meminta peran aktif Kanwil Kemenkumham merangkul berbagai pihak, seperti Kementerian/Lembaga terkait, pelaku usaha, lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi di daerah untuk melindungi hak kekayaan intelektualnya.
“Peran aktif Kanwil Kemenkumham, Pemda, Perguruan Tinggi, dan Para Pelaku Industri sangat dibutuhkan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan KI,” ujar pria kelahiran Ambon ini.
Melalui kegiatan ini, diharapkan peran Kanwil Kemenkumham dapat menyampaikan informasi mengenai pelindungan KI sesuai dengan rencana strategis (Renstra) DJKI 2020-2024.
Sementara itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris mengatakan salah satu poin penting dari Renstra DJKI 2020-2024 adalah Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual di wilayah. Pembentukan klinik ini akan menjadi wadah diseminasi, advokasi, dan untuk mendorong potensi KI di wilayah.
“Keberadaan pembentukan Klinik KI diharapkan menjadi wadah untuk mendiseminasi, mengadvokasi, mendorong potensi KI di wilayah serta mengawal program-program pemerintah di bidang KI,” kata Freddy.
Menurutnya, dalam membentuk Klinik KI yang optimal dibutuhkan peran penting agen diseminasi KI yang berkualitas, professional dan representasi pada setiap Kanwil Kemenkumham.
“Karenanya, selaku perpanjangan tangan unit pusat, Kanwil Kemenkumham perlu diberikan pembekalan berupa penguatan pemahaman dan penyelarasan pengetahuan tentang KI bagaimana praktik pendaftaran sampai dengan fasilitasi komersialisasnya,” tutur Freddy.
Sebelumnya, Freddy menegaskan jika DJKI berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik berkualitas pada masyarakat melalui pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pencanangan WBBM ini ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja oleh Pimpinan Tinggi Pratama DJKI dengan Direktur Jenderal KI (Dirjen KI); Penandatangan Pakta Integritas oleh Dirjen KI dengan saksi Ombudsman; serta Penandatanganan Piagam Pencanangan ZI WBBM oleh Dirjen KI dengan saksi-saksi Ombudsman, Kemenpan RB, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pencanangan ini, masing-masing dari KPK, Ombudsman, dan Kemenpan RB juga memberikan penguatan kepada seluruh pegawai DJKI.
"Pencanangan Zona integritas WBBM dimulai hari ini. Kami berkomitmen untuk membangun WBBM. Tahun lalu kami sudah menjadi unit Eselon I yang menerima predikat WBK," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, Freddy Harris dalam sambutannya.
Untuk mengulang tren positif tahun sebelumnya, melalui pemanfaatan teknologi digital, DJKI menghadirkan layanan permohonan kekayaan intelektual (KI) berbasis online bernama IPROLINE. Dalam rangka menyajikan pelayanan berkualitas, aplikasi ini tentunya akan terus berkembang, sesuai kebutuhan masyarakat.