Ketua Umum YLBHI, Asfinawati, mengatakan awalnya Munir melakukan pendampingan hukum untuk kasus perburuhan. Setelah menjabat sebagai Wakil Ketua YLBHI serta KontraS, Munir lebih banyak menangani kasus yang berkaitan dengan isu sipil dan politik. Tapi secara umum kondisi buruh berkaitan erat dengan demokrasi.
Kala itu Munir banyak mengangkat isu kebebasan berserikat dan berpendapat karena sulit bagi buruh untuk membentuk serikat. Pemerintahan Soeharto tidak segan untuk menangkap dan melarang serikat buruh yang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Ada juga pelemahan serikat buruh dari dalam dimana pimpinannya ditempati oleh militer atau pengusaha.
“Ini bentuk pelemahan rezim otoriter terhadap gerakan buruh,” ujarnya.
Selain kebebasan berserikat, persoalan yang kerap dihadapi buruh pada saat pemerintahan Soeharto berkaitan dengan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sayangnya, kondisi itu belum banyak berubah. Asfin mencatat saat ini kalangan buruh masih menghadapi persoalan yang sama misalnya represi, perampasan hak, dan kebebasan berserikat. “Perjuangan Munir untuk buruh adalah perjuangan untuk demokrasi,” katanya.
Dosen Hukum Perburuhan STH Indonesia Jentera, M Nur Sholikin, mengaku pertama kali bertemu Munir di kampusnya di Depok. Ketika itu Munir memaparkan advokasi kasus dukun Santet di Banyuwangi. STH Indonesia Jentera juga menggunakan nama Munir Said Thalib untuk program beasiswa dimana beberapa penerimanya adalah kalangan buruh.
Sholikin melihat saat ini tuntutan yang disuarakan kalangan buruh semakin berkembang dari isu perburuhan seperti pengupahan, kondisi kerja, menjadi isu korupsi dan HAM. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam melakukan advokasi ke depan antara lain disrupsi ekonomi, keberpihakan negara, dan advokasi ruang publik. Kalangan buruh harus mengantisipasi beragam tantangan itu.
“Buruh punya kekuatan politik publik yang kuat. Banyak isu publik yang digerakan dan didorong advokasinya dari kalangan buruh.”