Untuk itu, Kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub) memanfaatkan sosialisasi informasi ini melalui sejumlah media sosial. Sepanjang penelusuran, pamflet sosialisasi telah tersebar luas di twitter, facebook maupun instagram, baik melalui akun divisihumaspolri maupun akun kemenhub151.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan teori fiksi hukum (rechtsfictie) siapapun dianggap tahu hukum ketika sudah diundangkan. Hal ini termaktub dalam Putusan MK No. 001/PUU-V/2007 bahwa “ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf”. Sehingga merupakan suatu kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum (ignorante legs est lata culpa).
Baca:
Justru sebaliknya, banyak masyarakat yang menyayangkan bahwa sosialisasi terhadap aturan tersebut belum dilakukan secara masif pada saat berlakunya undang-undang tersebut. Sudah berapa banyakkah sarana yang disediakan pemerintah terkait plang “dilarang belok kiri langsung” atau “belok kiri ikuti isyarat lampu lalu lintas” yang sudah terpasang untuk dapat terlihat jelas oleh pengguna jalan, turut menyedot perhatian masyarakat.
Di samping itu masih terpasangnya plang “belok kiri jalan terus” juga menimbulkan kebingungan di masyarakat, sehingga banyak yang meminta untuk dicabutnya plang tersebut. Namun sebenarnya upaya pencabutan plang “belok kiri jalan terus” sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kepolisian di beberapa titik sejak tahun 2010. Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Dishub ketika itu, Muhammad Akbar menyatakan bahwa pencabutan plang dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan aturan UU 22/2009.
Hanya saja sanksi terkait aturan pada Pasal 112 ayat (3) tersebut tidak disebutkan secara jelas dan konkrit dalam UU 22/2009. Pada Bab Ketentuan Pidana, hanya menjelaskan terkait sanksi terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) yang dijabarkan pada Pasal 294 dan 295, namun tidak disebutkan sanksi terhadap Pasal 112 ayat (3). Sebagaimana kita ketahui, bahwa ketentuan larangan belok kiri langsung terdapat pada ayat (3) Pasal 112 UU 22/2009.