Asosiasi Profesional Informasi Hukum Indonesia (APIHI) resmi melakukan pergantian kepengurusan antar waktu untuk periode 2023-2028. Bertempat di kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, Paramitha Kusumawardhani menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Windianingrum dari firma hukum Widyawan & Partners.
Pergantian pucuk kepemimpinan organisasi profesi informasi hukum Indonesia itu dilakukan setelah Paramitha memutuskan mengundurkan diri karena kesibukan di kantor hukumnya. Dengan demikian, Windianingrum yang sebelumnya menjabat sebagai wakilnya, otomatis melanjutkan kepemimpinan di kepengurusan APIHI hingga 2028.
“Saya sekarang melanjutkan saja, karena kepengurusan sudah dirancang sampai tahun 2028. Hanya ada perubahan pada posisi wakil ketua yang kini dijabat oleh Ahmad Fauzan,” ujar Windianingrum saat dihubungi Hukumonline, Senin (15/9/2025).
Baca Juga:
- Digitalisasi dan AI Tidak Bisa Menggantikan Peran Lawyer
- Terakreditasi Predikat A, Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev Komitmen Kuatkan Literasi Hukum Masyarakat
- Merger 2 Perusahaan Teknologi Ini Lahirkan Perpustakaan Hukum Global
Windi mengatakan APIHI telah membuat kemajuan dengan semakin aktifnya partisipasi anggota, baik sebagai narasumber maupun panitia dalam kegiatan. Ia menegaskan dalam sisa masa kepengurusan tiga tahun ke depan, APIHI akan berfokus memperkuat koneksi dengan pemerintah, terutama terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
“Kami ingin JDIH benar-benar menjadi sumber informasi hukum yang baik. Bahkan sempat muncul ide untuk membuat award bagi JDIH agar instansi pemerintah berlomba memperbaiki platform mereka,” jelasnya.
Selain itu, APIHI juga menyoroti pentingnya keterbukaan akses putusan Mahkamah Agung yang hingga kini masih sulit diperoleh publik. Ia berharap setidaknya ada satu forum diskusi dengan pemerintah baik JDIH, BPHN, maupun Mahkamah Agung agar akses informasi bisa lebih terbuka tanpa harus datang langsung.
















