Mantan ajudan Presiden Soeharto ini mempersilakan masyarakat menanyakan langsung tentang hal tersebut kepada para pejabat yang kini masih aktif di pemerintahan. Seperti, Jend. Endriartono Sutarto yang waktu itu sebagai Asisten Operasi serta Jend. (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu sebagai Kepala Staf Teritorial.
"Tanyakan kepada beliau-beliau itu apakah pernah mendengar atau menyaksikan saya pernah memberikan arahan untuk melakukan kejahatan atau membiarkan kejahatan itu terjadi? Kalau jawabannya pernah, saya siap untuk mendapat sanksi hukum seberat apapun," cetus Wiranto.
Ia mengatakan pula bahwa dirinya tidak akan lari sembunyi menghadapi tuduhan pelanggaran HAM berat. Ia dan rekan-rekannya secara sukarela bersedia mengikuti semua proses yuridis yang, menurut Wiranto, terasa menyakitkan. Kendati tidak menjadi terangka ataupun terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM Timtim di pengadilan HAM ad hoc, dirinya merasa tidak pernah terbebas dari tuduhan keji itu.
Terkait dengan permintaan Pengadilan Distrik Dili kepada Kejaksaan Agung untuk menangkap para terdakwa yang ditetapkan secara sepihak oleh SCU, Wiranto memandang upaya yang dilakukan Pengadilan Distrik Dili sebagai penetrasi terhadap kedaulatan dan hukum Indonesia. Ia mengharap pemerintah mempunyai ketegasan bahwa negara Indonesia tetap punya kedaulatan dan harga diri.