YLBHI-LBH Desak Revisi UU ITE Dilakukan Secara Partisipatif
Utama

YLBHI-LBH Desak Revisi UU ITE Dilakukan Secara Partisipatif

Masyarakat sipil mencatat proses revisi kedua UU ITE di DPR dilakukan secara tertutup. Pembahasan harus melibatkan partisipasi publik secara bermakna.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Konfrensi pers pernyataan sikap YLBHI-LBH menyorot pembahasan RUU ITE  antara DPR dan pemerintah. Foto: Tangkapan layar youtube.
Konfrensi pers pernyataan sikap YLBHI-LBH menyorot pembahasan RUU ITE antara DPR dan pemerintah. Foto: Tangkapan layar youtube.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus bergulir di DPR. Tapi pembahasan yang dilakukan pemerintah dan Komisi I DPR menuai cibiran kalangan masyarakat sipil karena dilakukan secara tertutup.

Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana, mengatakan sampain saat ini kalangan masyarakat sipil belum mendapat informasi terkait proses pembahasan revisi kedua UU ITE itu. Bahkan Arif mendengar informasi DPR akan segera mengesahkan revisi UU ITE tersebut.

“Hal ini akan menjadi rentetan preseden buruk praktik otoritarian pembentukan peraturan perundang-undangan yang terus berulang,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (12/7/2023).

Baca juga:

Arif menegaskan revisi UU ITE harus dilakukan secara terbuka dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga terwujud partisipasi bermakna. Masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi, didengar pendapatnya, dipertimbangkan, mendapat penjelasan, serta hak untuk menyampaikan keluhan dalam penyusunan UU. Hal itu seesuai dengan ketentuan Pasal 96 UU  No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020.

Menurut Arif kalangan masyarakat sipil sudah lama mendesak revisi UU ITE terutama pasal-pasal karet yang selama ini menjadi alat kriminalisasi, pemberangusan hak kemerdekaan berpendapat, berekspresi dihapus atau direvisi. Antara lain Pasal 26, 27 ayat (1) dan (3), 28 ayat (2),  29, 36, 40 ayat (1) dan (2), dan 45 soal pemidanaan.

Sepanjang 2020-2022 YLBHI dan 18 LBH kantor menangani 199 kasus berkaitan dengan pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi dan Menyampaikan Pendapat. Dari seluruh kasus tersebut UU ITE kerap dijadikan dasar pelaporan untuk membungkam suara kritis warga negara.

Tags:

Berita Terkait