YLKI Sorot Layanan MRT Jakarta
Berita

YLKI Sorot Layanan MRT Jakarta

Sejumlah fasilitas penumpang dianggap belum memberi kenyamanan dan keamanan bagi penumpang. Pengelola dan Pemprov DKI diminta segera membenahi sejumlah fasilitas tersebut.

Oleh:
Mochamad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit

 

Bukan itu saja. konsumen harus antre satu jam untuk mendapatkan tiket. Kondisi sebelum ruang tunggu stasiun cenderung semrawut, kumuh dan kotor. Menurut pengamatannya,  tampak dengan jelas managemen MRT masih panik saat terjadi lonjakan penumpang dan ironisnya tidak ada petugas yang mengarahkan.

 

“Penumpang pun tampak bingung saat akan refund untuk tiket single trip,” jelas Tulus.

 

(Baca: Aturan Penuh Ganjil-Genap Perlu Dikaji)

 

Atas kondisi tersebut, YLKI meminta Pemprov DKI Jakarta dan atau managemen MRT Jakarta segera memperbaiki park and ride dan fasilitas pendukung MRT agar memberi kenyamanan dan keamanan bagi konsumen.

 

“Janganlah MRT yang merupakan infrastruktur modern dan canggih itu dikelola dengan mentalitas tradisional dan konvensional,” pungkasnya.

 

Kemacetan

Sebelumnya, pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menilai kemaceten Jakarta tetap terjadi sementara moda transportasi publik tidak cukup untuk mengatasi masalah kemacetan itu. "Tahun ini sudah ada peresmian MRT, ditambah lagi LRT, armada Trans Jakarta juga semakin massif, seharusnya lebih baik, tapi tetap saja ada masalah kemacetan," ujar dia, seperti dikutip Antara, di Jakarta, Senin (17/6) lalu.

 

Artinya, dia melanjutkan, ada kesalahan manajemen dalam tubuh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, pemegang otoritas di DKI Jakarta belum memiliki konsep untuk benar-benar mengatasi kemacetan DKI. "Pertama, angkutan diperbaiki, kemudian ada kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi," kata dia.

 

Tidak hanya variasi moda tranportasi publik yang diperbanyak, menurut dia, pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya membuat transportasi umum lebih nyaman sehingga masyarakat mau berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

 

Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu lebih mengintegrasikan antar transportasi publik. "Upaya integrasi bukan cuma fisik, tapi juga layanan pembelian tiket," ujar dia.

Tags:

Berita Terkait