KPK Tangkap Tangan Kepala Daerah di Bengkulu
Terbit, Inpres Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP
Jokowi Tetapkan 43 RPP Yang Harus Diselesaikan Sepanjang 2018
LAPSPI, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan yang Efisien
KPK Tak Setuju Kendaraan Dinas untuk Mudik
Pansel Lebih Prioritas Hakim Konstitusi Perempuan
Belasan Purnawirawan Jenderal Polisi Jadi Advokat KAI
MPR Gelar Festival Pendidikan Pancasila
Diluncurkan Lembaga Hukum ILUNI UI
DPN PERADI dan USU Gelar Seminar Internasional di Medan
Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Langsung Diganti Keluarganya
Dody Waluyo Resmi Dilantik Jadi Deputi Gubernur BI
Revisi Perpres, Pemerintah Siapkan Rencana Aksi HAM 2018-2019
Akta Pengalihan Saham PGN Ditandatangani, ‘Holding’ BUMN Migas Resmi Berdiri
KPK OTT Kepala Daerah di Jawa Barat
Urus NPWP Tak Harus Punya KTP dan Bisa Dilakukan Lewat Notaris
Ingat, PNS yang Bertugas Saat Cuti Bersama Dapat Tambahan Cuti Tahunan
BI Minta Penambahan Mandat Kebijakan Makroprudensial
Lewat Voting, Anwar Usman-Aswanto Pimpin MK
Arief Hidayat Resmi Dilantik Sebagai Hakim Konstitusi Periode Kedua
Kemenkominfo Beri Sanksi 200 Penyelenggara Pos
Pemerintah Segera Terbitkan Keppres Cuti Bersama PNS
Kapolri Bakal Terbitkan Perkap Soal Berlakunya UU MD3
KPK-Komnas HAM Koordinasi Pengungkapan Kasus Novel
MK Minta Presiden Cari Pengganti Maria Farida
PN Tangerang Benarkan Hakim dan Panitera Terjaring OTT KPK

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua