Senin, 19 April 2004

Demi Gus Dur, PKB Minta Fatwa MK Soal Syarat Menjadi Presiden

PKB minta Mahkamah Konstitusi mengeluarkan fatwa khusus seputar syarat menjadi calon presiden. Ketentuan yang melarang orang cacat fisik menjadi capres ditengarai hanya untuk menghadang pencalonan KH Abdurahman Wahid.
CR-1











 


Kedatangan Mahfud yang didampingi Syaiful Anwar selaku kuasa hukumnya dan Joko Mulyo yang juga dari PKB tetap menyadari keterbatasan MK dalam menindaklanjuti SK KPU tersebut. Untuk itu pihaknya meminta fatwa karena pemberlakuan fatwa di lapangan lebih efektif dan dihormati.


 


Menurut Mahfud, DPP PKB juga mengetahui prosedur uji materiil terhadap suatu SK seharusnya berada di tangan Mahkamah Agung. Namun, Mahfud beralasan proses di MA akan berlangsung lebih lama sedangkan pencalonan Presiden kurang dari seminggu lagi.


 


Kita butuh jawaban cepat soal fatwa ini, ujar Mahfud. Menurutnya, fatwa ini dimohonkan kepada MK untuk dikeluarkan sebelum tanggal 26 April saat pencalon Presiden dan wakil Presiden berlangsung.


 


Pihak MK yang diwakili Ahmad Fadlil Sumadi selaku panitera MK menyambut baik maksud kedatangan pihak PKB tersebut. Ini contoh yang baik, tidak harus lewat demo, ujar Ahmad.


 


Seusai penandatangan berkas penerimaan, Ahmad mengatakan pihaknya akan memeriksa berkas-berkas tersebut. Namun, ia pun belum dapat memastikan kapan pihak PKB akan dipanggil kembali.


 


Tidak hanya memohon fatwa kepada MK, PKB juga berencana untuk mengajukan judicial review terhadap pasal 6 UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.


 

Isi pasal tersebut adalah seputar syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Mahfud sendiri tidak menjelaskan hal-hal apa yang perlu ditambah ataupun dikurangi. Sedangkan, UU tersebut otomatis akan berganti dengan UU yang baru untuk Pemilu 2009 nanti.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD saat mendatangi Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat hari ini (19/04). PKB berharap agar fatwa yang diminta sudah keluar sebelum 26 April mendatang.  

 

Dalam permohonannya PKB meminta agar Mahkamah Konstitusi menentukan sikap atas persyaratan calon presiden yang ditetapkan KPU. Dalam SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 26/2004 terdapat larangan bagi orang yang memiliki cacat fisik untuk menjadi Presiden.

 

SK tersebut melanggar HAM dan Deklarasi PBB, ujar Mahfud. Ia menjelaskan SK tersebut telah melanggar Deklarasi PBB tentang hak-hak orang yang menderita cacat di dalam penggunaan hak politik.

 

Hampir pasti, pencalonan Gus Dur sebagai Presiden akan terganjal pasal tersebut. Walaupun Mahfud sendiri mengakui adanya kekurangan fisik Gus Dur namun ia tetap membela bahwa Gus Dur sehat fisik dan mental.

 

Selain itu, SK KPU tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana SK KPU memperluas maksud dalam UU tanpa ada pendelegasian dari UU tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua