Tim Konsolidasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk antara Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Bank Indonesia (BI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung pada Rabu (1/11) mengadakan rapat konsolidasi.
Rapat tertutup tersebut tidak dihadiri oleh pihak Kejaksaan Agung. Sementara BPK yang sebelumnya menyatakan tidak mau ikut dalam tim tersebut, akhirnya menurut keterangan Menko Perekonomian Rizal Ramli, mengirimkan wakilnya.
Seusai Rapat konsolidasi, Rizal Ramli memberikan keterangan kepada pers tentang hasil pertemuan tersebut. Pada pokoknya, pertemuan konsolidasi tersebut membahas masalah-masalah yang menjadi penyebab penyimpangan penggunaan BLBI pada level pembuat kebijakan, pada level implementasi, dan pada level penyalahgunaan oleh pemilik bank.
Rizal menjelaskan bahwa pada level pembuat kebijakan, pada masa krisis telah dibuat berbagai kebijakan yang diluar kewajaran. Pada saat itu telah diciptakan fasilitas-fasilitas khusus bagi pemilik bank.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa pihak pemerintah (Menko Perekonomian dan DepKeu) sempat menanyakan kepada BI, siapa yang bertanggung jawab di tingkat pembuat kebijakan pada saat itu, apa latar belakang dibuatnya kebijakan-kebijakan tersebut, dan mengapa hal tersebut sampai terjadi.
Sementara pada level implementasi, pemerintah menanyakan apakah ada pre-audit atau tidak atau apakah ada post audit terhadap dana BLBI yang dikeluarkan. Rizal menyatakan pula mengenai bank-bank yang dicurigai yang seharusnya tidak mendapat akses dari likuiditas secara otomatis, tetapi dalam pelaksanaannya mereka tetap mendapatkan akses tersebut.
Spekulasi derivatif
Dari pertemuan konsolidasi, diketahui pula bahwa ternyata ada sebagian dana BLBI yang digunakan oleh debitur untuk melakukan spekulasi derivatif. "Kami agak marah karena pada waktu krisis itu ternyata ada sebagian yang menggunakan dana BLBI, yang terlibat dalam spekulasi valas dalam bentuk derivatif," demikian diungkapkan Rizal.