Rabu, 23 Juni 2004

Pencabutan SBKRI Sudah Pernah Disampaikan pada Aparat Se-Indonesia

Masih adanya aparat pelaksana yang memberlakukan SBKRI sebagai salah satu persyaratan untuk urusan tertentu dianggap sebagai ekses dari kurangnya pemahaman terhadap Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996. Lalu, apa kata RUU Kewarganegaraan?
Mys

Pemerintah menyangkal' anggapan belum memiliki kebijakan terhadap Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Sangkalan itu tertuang dalam sebuah salinan dokumen yang belum lama diperoleh hukumonline. Dokumen tersebut dikeluarkan Departemen Dalam Negeri dan ditandatangani Sekjen Depdagri DR S. Nurbaya.

Dokumen tertanggal 18 Juni 2002 ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Ini berarti dikeluarkan jauh sebelum adanya surat bernada serupa yang dikeluarkan Sekretariat Wakil Presiden. Dalam surat 15 Maret lalu, Wakil Presiden Hamzah Haz meminta agar aparat yang masih memberlakukan SBKRI segera ditindak.

Rupanya, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) pun sudah pernah mengeluarkan kebijakan serupa lewat surat bernomor 471.2/1265/SJ. Dalam surat itulah Depdagri menyangkal masih adanya kebijakan yang memberlakukan SBKRI.

Kalau di lapangan ada aparat yang masih memberlakukan SBKRI, terutama kepada etnis Tionghoa, itu merupakan ekses dari kekurangpahaman terhadap Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1996. Lewat surat itu terungkap pula bahwa masalah tidak berlakunya SBKRI sudah disampaikan kepada seluruh aparat gubernur, bupati dan walikota seluruh Indonesia.

Keppres tentang hal ini, menurut pertimbangannya, dikeluarkan dalam rangka lebih mempercepat terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa serta persamaan hak dan kewajiban warga negara. Keppres ini dikeluarkan untuk menggantikan Keppres no. 2 Tahun 1980 yang dinilai diskriminatif.

Pasal 4 ayat (2) Keppres No. 56 tegas menyebutkan bahwa bagi WNI yang telah memiliki KTP, kartu keluarga, atau akte kelahiran, maka pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tersebut cukup dengan menggunakan dokumen-dokumen tadi. Pasal 5 malah makin menegaskan bahwa segala peraturan mengenai SBKRI tidak berlaku lagi setelah keluarnya Keppres No. 56/1996.

Untuk menindaklanjuti Keppres tersebut, Mendagri sudah mengeluarkan Instruksi No. 25/1996. Dalam Instruksi tersebut, Mendagri memerintahkan kepada aparat daerah untuk menghapuskan semua produk hukum daerah yang mewajibkan isteri dan anak-anak melampirkan SBKRI untuk kepentingan tertentu.

Sebagai penyeimbang kebijakan ini, Mendagri meminta agar perubahan akte kelahiran, KTP dan kartu keluarga dilakukan secara teliti dan cermat untuk menjamin terlaksananya administrasi kependudukan yang akurat. Aparat Pemda diminta untuk membuat laporan reguler tiap enam bulan.

RUU Kewarganegaraan

SBKRI adalah adalah semacam formulir yang dikeluarkan sejak 1961, diberikan kepada WNA keturunan Tionghoa golongan petani, yakni golongan Tionghoa yang secara turun temurun telah tinggal dan menetap di Indonesia.

Fungsi dokumen SBKRI antara lain dalam hal pembuatan paspor, atau apabila seseorang ingin memisahkan diri dari status kewarganegaraan kedua orang tuanya karena telah menginjak usia dewasa. Jadi, SBKRI merupakan syarat bagi seseorang yang ingin melakukan naturalisasi ke-WNI-annya.

Berkenaan dengan status kewarganegaraan, Badan Legislasi DPR sudah mengajukan sebuah draf RUU tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Didukung tanda tangan 40 anggota DPR, Badan Legislasi sudah mengirimkan draf RUU tersebut kepada Ketua DPR pada 9 Juni lalu. RUU ini dipersiapkan untuk menggantikan UU No. 62 Tahun 1958.

Dalam RUU ini terkandung asas non-diskriminatif. Artinya, kewarganegaraan Indonesia tidak lagi membedakan perlakuan antar warga negara yang berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, agama, golongan dan gender. Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan syarat-syarat dalam mengurus dokumen kewarganegaraan bagi seluruh WNI, apakah dia pribumi atau etnis Tionghoa.

Toh, itu baru draf RUU. Sudah ada Keppres, Instruksi Mendagri dan Surat Setwapres pun, SBKRI sebagai simbol diskriminasi, masih terjadi di lapangan. Jadi, kuncinya memang ada di tangan aparat pelaksana. Bagaimana Pak Gubernur, Bupati dan Walikota?

Penghapusan SBKRI
 - Hendy
09.07.04 13:48
Bagaimana seandainya di lapangan masih ditemukan dibutuhkan persyaratan yang bertele-tele ? Seperti di Medan, saya dengar untuk buat Pasport, orang berusia 30 th keturunan cina, yang kakek dan neneknya sudah lahir di Indonesia pun masih dimintai SBKRI dan yang lucu katanya harus ada surat imigrasi ?????? (surat macam apa itu kita pun gak tahu) Tapi rasa saya hanya mau mempersulit aja. saran saya, untuk posisi pengurusan tersebut hendaklah dipilih orang2 yang betul2 nasionalis yang gak rasialis. Yach, tapi pikirkan deh, jangan sampai bikin susah rakyat. Orang dari lahir udah tinggal di Indonesia, makan, minum, kerja dan buang air di Indonesia udah 3 turunan kok masih dipersulit seh ?????
Saya masih ditanyakan mengenai SBKRI
 - guntur
13.10.05 00:38
saya mengajukan paspor ke kantor imigrasi tangerang dengan dilengkapi SBKRI papa saya, pengajuaan saya ditolak, karena saya dianggap orang asing, dan WNI orang tua saya tidak berlaku kepada saya. padahal saya memiliki KTP,Akte Kelahiran. dan saya diharuskan mengajukan kembali WNI. jafi saya harus bagaimana
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua