Jumat, 23 Juli 2004

KUHP Tidak Mengenal Delik Pers

Sebagian besar pelanggaran yang selama ini dianggap sebagai delik pers, sebenarnya merupakan delik umum yang kebetulan dilakukan oleh pers.
Amr

Jumlah perkara pencemaran nama baik meningkat tajam. Di Jakarta saja, dalam dua tahun terakhir, sudah ada 11 perkara soal pencemaran nama baik yang dialamatkan pada media pers. Dalam putusan-putusannya, pengadilan mengenyampingkan UU Pers dan mengadili berdasarkan hukum perdata dan hukum pidana. Pengadilan menganggap Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers sekadar mengatur hak jawab, dan tidak mencakup semua delik pers

 

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pelaksana Yayasan Aksara Dr. Nono A. Makarim saat jumpa pers menjelang digelarnya "Konferensi Internasional tentang Pencemaran nama Baik dan Kebebasan Pers, 28-29 Juli 2004" di Jakarta, pada Kamis (22/7). Nono menjelaskan bahwa sebenarnya hukum Indonesia tidak mengenal adanya delik pers.

 

"Dalam ilmu hukum, delik pers itu tidak ada. Yang ada adalah delik umum yang dilakukan oleh pers. Jadi yang spesial dalam delik pers adalah mediumnya atau alatnya bukan perbuatannya. Perbuatannya bisa dilakukan oleh orang di luar pers," tegas Nono.

 

Sayangnya, UU Pers tidak bisa secara sederhana dijadikan sebagai hukum yang khusus (lex specialis) untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan media pers. Pasalnya, Nono melihat bahwa pasal-pasal tertentu dalam UU Pers masih merujuk pada undang-undang lain, lebih khusus lagi KUHP maupun KUH Perdata.

 

"Kalau lex specialis itu musti tidak boleh mereferensi ke peraturan-peraturan lain di luar Undang-undang. Buktinya UU Pers mengatakan hukum pidana kita, hukum perdata kita masih tetap berlaku. Itu di dalam Undang-undang yang mau kita bela sebagai lex specialis. Bingung kita untuk membelanya, Undang-undangnya sendiri mengatakan begitu," urai pendiri kantor hukum Makarim & Taira ini.

 

Alat pengancam

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Dr. Marsilam Simanjuntak. Mantan jaksa agung ini tetap berpendapat bahwa UU Pers merupakan lex specialis yang mengenyampingkan KUHP maupun KUH Perdata. Ia menilai, maraknya tuntutan perdata maupun pidana terhadap pers belakangan ini karena aparat penegak hukum, terutama pengadilan, membiarkan dirinya menjadi alat pengancam yang menerbitkan ketakutan kepada pers.

 

"Caranya pengadilan yang memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang melupakan bahwa seyogianya tidak boleh pengadilan mempertimbangkan sesuatu yang akibatnya pada jangka menengah atau jangka panjang merupakan ancaman bagi kemerdekaan pers," papar Marsilam.

 

Atas dasar itu, Marsilam mengimbau kepada aparat penegak hukum bila ada dispute antara obyek berita dan yang memberitakan, sebaiknya diarahkan ke perkara perdata ketimbang penggunaan pasal-pasal KUHP. "Kita harus hati-hati atau hemat dalam menggunakan atau menerima laporan pengaduan mengenai pencemaran nama baik," katanya.

 

Marsilam mengatakan, pasal pencemaran nama baik begitu luas penggunaannya, bahkan bisa digunakan sebelum sampai pada proses pemeriksaan di depan pengadilan. Di dalam proses penyidikan saja, katanya, ancaman atau ketakutan itu sudah bisa ditimbulkan mulai dari  Pasal 310 hingga Pasal 319 KUHP.

 

Marsilam melihat bahwa akar masalahnya terletak pada ketidaksempurnaan sistem peradilan saat ini, sehingga pengadilan sering dipakai sebagai alat untuk menerbitkan ketakutan di pihak lain atau mengancam pihak lain termasuk media pers.

 

"Sampai ke mana mereka harus memutuskan, mengintepretasi undang-undang sedemikian rupa sehingga memutuskan sesuatu mempunyai dampak yang tetap positif kepada kemedekaan pers atau tidak membiarkan dirinya menjadi alat pengancam yang menerbitkan ketakutan kepada pers sehingga kemerdekaan pers menjadi dilukai atau dikerangkeng," demikian Marsilam.

tanggapan uu no. 40 th 1999
 - helma
05.12.04 00:30
saya rasa majelis hakim cukup benar sekali dalam mengambil keputusan terhadap kasus tomy winata, karena memang dalam uu pers sendiri tidak secara rinci mengatur permasalahan pers yang memberitakan pemberitaan bohong adapun sudah barang tentu KUHP yang mengatur mengenai delik pers.
Tukang Hukum vs Ahli Hukum
 - iming tesalonika
23.07.04 17:32
Dari pengungkapan reasoning antara Bang Nono dan Bung Marsillam, terlihat sudut pandang yang berbeda, yang satu mencoba melihat hukum sebagai rangkaian kata dalam suatu pasal dan dalam kerangka hierarki perundang2-an, sementara yang lain melihat hukum sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Cara berpikir tukang hukum yang hanya melihat pasal sebagai hukum yang harus dipatuhi secara harfiah banyak menghinggapi benak para lawyer sudirman saat ini, karena mereka kurang membumi dengan kenyataan hukum yang dihayati dan dirasakan nilai keadilannya oleh masyarakat banyak. Untuk sementara, saya berkesimpulan bahwa lawyer sudirman masih melihat hukum sebagai aturan main yang harus dipatuhi tanpa perlu mengindahkan konteks sejarah, sosial, dan rasa keadilan yang berlaku pada titik waktu tertentu. Menurut hemat saya, Lawyer Sudirman pertama2 perlu mempertajam kesadaran hukumnya yang sering menerbitkan interpretasi sempit atas pasal2 UU yang boleh jadi ditulis oleh ahli hukum yang kurang memeperhatikan dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah2 setiap waktu. Barangkali karena terlalu banyak mengurusi investor asing, maka lawyer sudirman lupa dengan fungsi dan jatidirinya yang mendorong keadilan dan kemakmuran masyarakat.
Tukang Hukum vs Ahli Hukum
 - iming tesalonika
23.07.04 17:32
Dari pengungkapan reasoning antara Bang Nono dan Bung Marsillam, terlihat sudut pandang yang berbeda, yang satu mencoba melihat hukum sebagai rangkaian kata dalam suatu pasal dan dalam kerangka hierarki perundang2-an, sementara yang lain melihat hukum sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Cara berpikir tukang hukum yang hanya melihat pasal sebagai hukum yang harus dipatuhi secara harfiah banyak menghinggapi benak para lawyer sudirman saat ini, karena mereka kurang membumi dengan kenyataan hukum yang dihayati dan dirasakan nilai keadilannya oleh masyarakat banyak. Untuk sementara, saya berkesimpulan bahwa lawyer sudirman masih melihat hukum sebagai aturan main yang harus dipatuhi tanpa perlu mengindahkan konteks sejarah, sosial, dan rasa keadilan yang berlaku pada titik waktu tertentu. Menurut hemat saya, Lawyer Sudirman pertama2 perlu mempertajam kesadaran hukumnya yang sering menerbitkan interpretasi sempit atas pasal2 UU yang boleh jadi ditulis oleh ahli hukum yang kurang memeperhatikan dengan rasa keadilan masyarakat yang berubah2 setiap waktu. Barangkali karena terlalu banyak mengurusi investor asing, maka lawyer sudirman lupa dengan fungsi dan jatidirinya yang mendorong keadilan dan kemakmuran masyarakat.
apa bener UU Pers buan lex spesialis?
 - Arsil
23.07.04 17:12
suatu aturan dikatakan lex specialis dari aturan lain ketika aturan tersebut mengatur secara specifik hal yang sama dari lex generalisnya. Dalam konteks ini ketentuan dalam UU Pers yang mengatur secara khusus mengenai delik pidana hanya terdapat dalam Bab VIII (ketentuan pidana) UU Pers. jadi ga tepat jika dikatakan bhw UU Pers merupakan lex specialis KUHP, yang benar bab VIII UU Pers merupakan lex specialis dari KUHP. sementara mengenai tindak pidana lainnya selama tidak diatur oleh UU Pers maka KUHP tetap berlaku. masalahnya UU Pers tidak mengatur mengenai penghinaan secara tertulis, fitnah dll, yang mengatur masih KUHP, jadi ya ga salah juga kalo hakim masih make KUHP. Permasalahan lainnya berkaitan dg KUHAP. UU Pers tidak mengatur secara tegas bagaimana penyelesaian sengketa pers, apakah dilakukan oleh dewan pers atau tidak. Pasal 15(2e) hanya mengatur mengenai fungsi dewan pers, bukan penyelesaian sengketa pers. Beda kalo kita baca UU KPTPK, disana dikatakan secara tegas bahwa Tipikor yang dituntut oleh KPK di sidangkan di Pengadilan Khusus Korupsi. nah, karena UU Pers tidak mengatur maka yang berlaku adalah KUHAP, yang merupakan aturan mengenai tata cara penegakkan hukum pidana/ 'sengketa' pidana.
Pers pasti "kalah" oleh KUHP
 - widya pramana
23.07.04 10:35
KUHP merupakan produk warisan kolonial, berumur lebih dari apa yang sekarang biasa disebut dengan "Kebebasan Pers". Wajar jika KUHP sendiri bersifat tidak antisipatif terhadap sengketa-sengketa yang muncul akibat pemberitaan pers. Keputusan pengadilan atas sengketa-sengketa itu pasti akan tidak memuaskan pihak pers, apabila dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan itu hakim mendasarkan diri pada KUHP.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua