Rabu, 11 August 2004

Hakim: Pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata Tidak Bisa Digabungkan

Petitum lain yang mendasari putusan majelis adalah soal kaburnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh penggugat. Menurut majelis hakim, penggugat tidak menjelaskan secara detail apa saja peran masing-masing tergugat, yaitu Bambang Harymurti, majalah Tempo dan penerbitnya.

Majelis memang membenarkan bahwa PPM berhak menggugat. Apalagi dalam KUH Perdata dikenal azas legitima persona, yang memberi hak kepada siapapun untuk mengajukan gugatan. Sehingga argumen Tempo yang mempersoalkan hak PPM ditolak. Dikatakan majelis, PPM adalah organisasi  masyarakat yang dipresentasikan lewat pengurusnya mengajukan gugatan.

Oleh karena dalam eksepsi, gugatan sudah ditolak maka majelis tidak lagi mempertimbangkan substansi atau materi gugatan. Danu Asmoro, kuasa hukum PPM dari kantor pengacara Farhat Abbas menyatakan tidak puas atas putusan majelis. Namun belum diputuskan apakah PPM mengajukan banding atau tidak. Masih ada 14 hari buat kami berpikir, kata Danu, sebelum meninggalkan ruang sidang.

Sekedar mengingatkan, gugatan PPM berpangkal pada penyerbuan kantor Kontras di Jalan Cisadane Jakarta Pusat, yang kemudian dituangkan dalam pemberitaan Tempo edisi 2-8 Juni 2003 di bawah judul Kalau Tentara Swasta Bergerak. Penggugat berdalih, penggunaan kata-kata ‘tentara swasta', gerombolan, dan anak bekas tentara berkonotasi negatif.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua