Utama

Pasal 31 Undang-Undang Advokat Dinyatakan Tidak Berlaku

Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu bisa menghalangi kiprah LBH kampus menjalankan fungsi pelayanan dan bantuan hukum kepada rakyat miskin.
Oleh:
Mys
Bacaan 2 Menit
Pasal 31 Undang-Undang Advokat Dinyatakan Tidak Berlaku
Hukumonline

 

Menurut pendapat MK, adanya ancaman pidana pada pasal 31 UUA bisa mengakibatkan peran LBH kampus tidak mungkin lagi dilaksanakan. Bukan hanya itu, pasal 31 juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberi penjelasan mengenai suatu persoalan hukum meskipun ia bukan advokat. Sebab, pengertian advokat (pasal 1 ayat 1 UUA) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

Rumusan pasal 31 dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembuat undang-undang, yang dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum, papar majelis dalam putusan setebal 37 halaman.

 

Menutup akses keadilan

Pada bagian lain pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keberadaan pasal 31 jo. pasal 1 ayat (1) UUA telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang advokat. Jika orang di luar profesi advokat memberi konsultasi hukum, maka ia terancam pidana lima tahun penjara atau denda Rp50 juta.

 

Padahal berdasarkan pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari  dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakekatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum yang dijamin UUD 1945. Adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi hukum dari sumber yang layak dipercaya.

 

MK juga menilai materi UUA terlalu jauh mengatur hukum acara. Pemikiran bahwa kelak hanya advokat yang boleh beracara di muka pengadilan dinilai MK sebagai materi yang harusnya diatur dalam hukum acara.

 

Namun putusan MK itu tidak dicapai dengan suara bulat. Tiga hakim konstitusi-HM Laica Marzuki, HAS Natabaya dan Achmad Roestandi--menyampaikan dissenting opinion. Ketiganya berpendapat bahwa pasal 31 UUA justeru dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu beroepsbescherming bagi advokat. Manakala seseorang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat, maka hal dimaksud merupakan strafbare sanctie (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non-profesi advokat atau orang lain di luar profesi advokat.

 

Ketiga hakim tadi berpendapat bahwa pasal 31 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminasi yang didalilkan para pemohon dari Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Batal dan tidak berlakunya pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) terungkap dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan hari ini (13/12). Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tandas Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua majelis hakim konstitusi yang menyidangkan permohonan ini.

 

Pasal 31 yang dibatalkan itu selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.-

 

Enam dari sembilan hakim konstitusi berpendapat bahwa mengacu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sehingga hak itu harus dipandang sebagai hak konstitusional setiap warga negara, dan negara wajib memenuhinya.

 

Dalam rangka pemenuhan hak-hak semacam itulah peranan LBH kampus menjadi penting bagi pencari keadilan. Terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa advokat profesional. Keberadaan LBH kampus juga merupakan implementasi Tri Dharma perguruan tinggi.

Halaman Selanjutnya: