Senin, 13 Desember 2004

Pasal 31 Undang-Undang Advokat Dinyatakan Tidak Berlaku

Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD 1945. Pasal itu bisa menghalangi kiprah LBH kampus menjalankan fungsi pelayanan dan bantuan hukum kepada rakyat miskin.
Mys

Batal dan tidak berlakunya pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) terungkap dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan hari ini (13/12). Pasal 31 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tandas Prof. Jimly Asshiddiqie, Ketua majelis hakim konstitusi yang menyidangkan permohonan ini.

 

Pasal 31 yang dibatalkan itu selengkapnya berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat, tetapi bukan advokat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.-

 

Enam dari sembilan hakim konstitusi berpendapat bahwa mengacu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka hak untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sehingga hak itu harus dipandang sebagai hak konstitusional setiap warga negara, dan negara wajib memenuhinya.

 

Dalam rangka pemenuhan hak-hak semacam itulah peranan LBH kampus menjadi penting bagi pencari keadilan. Terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa advokat profesional. Keberadaan LBH kampus juga merupakan implementasi Tri Dharma perguruan tinggi.

 

Menurut pendapat MK, adanya ancaman pidana pada pasal 31 UUA bisa mengakibatkan peran LBH kampus tidak mungkin lagi dilaksanakan. Bukan hanya itu, pasal 31 juga dapat mengancam setiap orang yang hanya bermaksud memberi penjelasan mengenai suatu persoalan hukum meskipun ia bukan advokat. Sebab, pengertian advokat (pasal 1 ayat 1 UUA) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

Rumusan pasal 31 dapat melahirkan penafsiran yang lebih luas daripada maksud pembuat undang-undang, yang dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan dan bantuan hukum, papar majelis dalam putusan setebal 37 halaman.

 

Menutup akses keadilan

Pada bagian lain pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keberadaan pasal 31 jo. pasal 1 ayat (1) UUA telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh sumber informasi hanya pada seorang advokat. Jika orang di luar profesi advokat memberi konsultasi hukum, maka ia terancam pidana lima tahun penjara atau denda Rp50 juta.

 

Padahal berdasarkan pasal 28F UUD 1945 setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari  dan memperoleh informasi dari segala saluran yang ada. Seseorang yang memerlukan jasa hukum di luar pengadilan pada hakekatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum yang dijamin UUD 1945. Adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi hukum dari sumber yang layak dipercaya.

 

MK juga menilai materi UUA terlalu jauh mengatur hukum acara. Pemikiran bahwa kelak hanya advokat yang boleh beracara di muka pengadilan dinilai MK sebagai materi yang harusnya diatur dalam hukum acara.

 

Namun putusan MK itu tidak dicapai dengan suara bulat. Tiga hakim konstitusi-HM Laica Marzuki, HAS Natabaya dan Achmad Roestandi--menyampaikan dissenting opinion. Ketiganya berpendapat bahwa pasal 31 UUA justeru dibuat guna melindungi profesi advokat, suatu beroepsbescherming bagi advokat. Manakala seseorang dengan sengaja menjalankan pekerjaan advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat tetapi bukan advokat, maka hal dimaksud merupakan strafbare sanctie (sanksi pidana) yang ditujukan kepada non-profesi advokat atau orang lain di luar profesi advokat.

 

Ketiga hakim tadi berpendapat bahwa pasal 31 tidak ada kaitannya dengan perlakuan diskriminasi yang didalilkan para pemohon dari Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Apa istimewanya 379advocate ?
 - Idealisme
10.03.15 22:43
SEBENARNYA AKAR MASALAHNYA CUMA SATU: ATAS DASAR APA ORANG - ORANG YANG KEBETULAN LULUS DAN BERPROFESI SEBAGAI ADVOCATE (mudah - mudahan lulusnya jujur) MENGKLAIM DIRINYA SEBAGAI ORANG - ORANG YANG PALING TAHU HUKUM ?.
Reply
 - Lady Justice
05.01.16 15:42
orang2 yg berprofesi advokat bukan lah yang paling tahu hukum, tapi yang dapat memberikan jasa bantuan hukum secara sah berdasarkan peraturan perundang undangan hanyalah Advokat, berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU no 18 thn 2003 "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien".
asal jangan mengaku
 - Dody Kusmayadi, S.H.
26.01.15 21:58
walaupun sy bukan advokad tp saya setuju pasal 31 ayat (1) uu. no.18 th. 2003 diberlakukan jangan dicabut, itu untuk melindungi profesi advokad, seharusnya tetap diberlakukan, kalau kita mau membantu orang yang perlu dibantu, yah silahkan saja tidak mesti advocad, asall jangan mengaku-ngaku advokad, akui saja profesi anda, LBH apa LSM, Apa wartawan atau orang yang bisa memberikan pencerahan..
putusan MK sangat tepat
 - sepdianto nugroho
20.09.14 11:31
membela kaum lemah bukanlah dari golongan advokat saja siapapun bisa melakukannya yang penting dalam melakukan profesi special tersebut harus didukung dengan kecakapan dibidang hukum dan ditunjang dengan adanya kantor , akta pendirian kantor yang telah diverifikasi di menkumham sehingga dapat dipertanggung jawabakan secara hukum. kalau hanya advokat saja yang bisa melakukan bantuan hukum cuma berbekal titel SH dan KTPA belum tentu advokat tersebut cakap dan terampil dalam bidang hukum . masih banyak orang indonesia tidak menyandang gelar SH atau advokat tapi lebih cakap dan terampil dalam bidang hukum jadi lebih baik mana GELAR atau SKILL ? jelas dalam hal ini MK membatalkan pasal 31 UUA sudah tepat karena memberikan kesempatan kepada rakyat indonesia untuk berkarir di bidang hukum serta memberikan rasa kemerdekaan dalam membela kaum yang lemah jadi BANTUAN HUKUM itu bukan semata milik advokat saja atau bisa saja dibilang dengan " MONOPOLI BANTUAN HUKUM." . OK TERIMA KASIH MK
Putusan MK sangat-sangatlah TEPAT
 - LBH Bhakti Brata
25.10.14 17:42
kami sangat setuju apa yang dikatakatan Sdr. sepdianto nugroho sudah sangat tepat , bahwa bukan advokat saja yang berhak beracara di pengadilan , orang indonesia pun yang non advokat seharusnya dapat beracara di pengadilan yang penting orangnya cakap dan terampil serta menguasai aspek di bidang hukum , tolong kepada pembuat UU advokat untuk dapat mengkaji lebih dalam masalah ini agar orang yang non advokat dapat menolong orang lain yang membutuhkan bantuan hukum , trims
komentar antara advokat dan yg bukan advokat
 - Luther Pamungkas W.,SH
12.10.11 09:28
menurut saya UUA merupakan implementasi hak advokat bagi pemegang profesi advokat, terlepas kalau advokat atau bukan, memang perlunya menegaskan pemberian jasa/ konsultasi hukum bagi klien atau orang yang butuh penjelasan ttg hukum merupakan kewajiban bagi negara untuk mempertegasnya yakni dengan munculnya UUA, menurut saya pemberian pertimbangan / konsultasi hukm bisa dilakukan oleh siapapun setidak-tidaknya seseorang advisor hukum adalah yg benar-benar mengetahui hukum materiil dan formil nya.Hal itu tentu bukan hanya advokat yang hanya bisa memberikan pendapat hukum. Namun lain halnya apabila bantuan/ jasa hukum diberikan oleh profesi advokat maka dia lebih kompeten dalam mengurusi aspek hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.pada kesimpulannya advokat merupakan profesi pemberi jasa hukum namun pemberi jasa hukum belum tentu hanya advokat.salam
master hukumsendiri belumtentu advokat
 - hadi salim SH,MH
13.05.14 11:48
setuju ,,keputusan MK,masak sebagai master hukum saya ditanya dikonsultasi diancam pidana 5 tahun,terus gunanya apa saya sekolah hukum ,,
Pasal 31 dan L BH
 - Hasmetri Hasan,SH.MH
20.05.06 18:13
Kiprah L BH diakui selama ini sebagai pendobrak hukum yang berbasis kepada Bantuan Hukum Struktural (BHS) dimana untuk operasionalnya ada bantuan (Funding) sepanjang ada Funding akan tetap eksis memperjuangkan hak-hak sipil dari rongrongan penguasa, namun setelah funding stop perlu dipertanyakan kiprahnya sekarang maka mau tidak mau harus profesional (terima honor)dan BBH kampus merupakan ajang coba-coba bagi mahasiswa untuk praktek Advokat, jadi kalau sifatnya coba-coba hasilnya tidak maksimum, sama-sama orang miskin koq coba-coba, sudah miskin jadi kelinci percobaan lagi, kasihan deh loe, nah apabila MK tidak lagi membutuhkan Pasal 31 tersebut bagaimana dengan pasal yang lainnya dimana setiap organisasi harus membentuk POSBAKUM, berarti posbakum yang berada dibawah naungan organisasi advokat tidak akan berfungsi dengan baik. untuk itu secara profesional hukum ini harus dijalankan agar mengahsil putusan-putusan yang profesional dan tidak coba-coba.............
Pasal 31 Undang-Undang Advokat Dinyatakan Tidak Be
 - ahmad mujib triwaluyo,SH
18.05.06 13:44
ikutan nimbrung.beberapa waktu yang lalu AAI mengadakan semacam MUNAS di Bali dan kebetulan aku ikut (anggota AAI Semarang) dimunas itu menelurkan usulan agar mengajukan legislatif review tentang pasal 31 UU Advokat tersebut lagipula khan ada anggota AAI yang jadi anggota Dewan terhormat yaitu BUng Hamdan Zoelva trus kabarnya itu bagaimana? menrt aku sih memang lebih baik pasal itu diberlakukan lagi karena untuk perlindungan eksistensi Advokat Thank's a lot
Tambahkan Pasal
 - Ricco Akbar
17.12.04 09:16
MK, sebaiknya dalam pertimbangan dan putusannya menyelami dengan sungguh sungguh peran advokat Indonesia. Jika memang kendala pasal 31 UU No. 18/2003 adalah Biro -biro bantuan hukum universitas, maka sebaiknya MK memberikan putusan agar pembuat undang -undang merevisi undang- undang tsb dan memasukan pasal tambahan yang mengatur tentang pengecualian seorang kuasa hukum yang pro bono beracara di Peradilan. Namun kriteria pasal 31 tetap harus menjadi primadona perbedaan antara sarjana hukum yang advokat dan sarjana hukum yang bukan advokat (apalagi yang bukan sarjana hukum). Memang repot kalau menghadapi orang yang tidak mengerti dan tidak pernah berpraktek sebagai advokat.
konsultasi hukum syah saja ,,
 - hadi salim SH,MH
13.05.14 11:51
masak ada tetangga tahu kita magister hukum ditanya soal hukum ,kita diancam pidana,,kelihatan benar advokat takut kehabisan klien sampai mesti ada pasal 31
Putusan MK yg sia-sia !!!
 - Adi S
20.12.04 10:28
Saya anggap Putusan MK tsb sia-sia bahkan merusak tatanan hukum, dengan logika sederhana dengan dihapuskannya pasal 32 UUA tidak juga otomatis dosen2 di LBH Kampus bisa beracara di Pengadilan krn tidak memiliki ijin praktek, jd jelas tujuan Putusan MK pun tidak kena sasaran, sisi lain menghidupkan kembali orang2 yang bukan advokat bekerja & bertindak spt advokat jd aspek filter UUA malah dihilangkan oleh MK. Jadi buat apa membuat Putusan yg sia2 malah merusak?? Nasi sdh jadi bubur, namun sgt disayangkan sampai detik inipun KKAI tidak memberikan pernyataan resmi atas putusan tsb,saya usulkan KKAI membuat deklarasi menolak putusan tsb dan mengajukan permohonan ke DPR dan Pemerintah untuk mereview dan mengatur kembali ketentuan Pidana pada UUA.
ga sia sia dong.........?????
 - sepdianto nugroho
20.09.14 11:23
sia-sia untuk mu saja tapi tidak untuk orang lain yang membutuhkan . ok trims salam partner
Debt collector
 - Ricco Akbar
17.12.04 09:00
Debt collector boleh merasa lega sekarang, karena ia boleh menerima kuasa dan menjalankan kuasa untuk menagih hutang serta mendapatkan fee untuk pekerjaannya tersebut. Selain itu jangan lupa, para profesor doktor bidang hukum yang salam ini menjalankan praktek hukum non litigasi dan tidak ada ijin advokat dapat juga "bernapas lega" tidak perlu was was lagi . Selamat.
iya doong
 - LBH Bhakti Brata
26.03.15 14:24
ya.. iya... laaah masa ya ..iyaaaa ..dong duren ya dibelah masa... dibedong maka dari itu bikin undang-ungang jangan ngegendong kemauan sendiri pikirkan keinginan orang lain juga bukan begitu doong
pihak-pihak yg menikmati putusan MK
 - adhi dika
27.11.16 20:06
setuju dengan saudara rico akbar dengan dicabutnya pasal 31 tidak menjadikan orang yang bukan advokat bisa sidang dipengadilan, dan dampak buruknya adalah akan semakin banyak masyarakat yang ketika berhadapan dengan hukum tertipu oleh orang-orang yang mengaku advokat, yang secara undang-undang dia bukan advokat. karena advokat adalah profesi yang memiliki kode etik, dan melalui proses panjang untuk dapat gelar advokat. bagi yang telah mendapat gelar master hukum selamat bahwa anda secara keilmuan telah diakui dalam bidang hukum, tapi sebaiknya tidak mengkerdilkan pemahaman pasal 31 dibuat karena advokat takut kehilangan klien, karena bisa jadi anda sendiri menjadi klien dari advokat. tidak ada yang tidak mungkin didunia ini. memang tidak ada salahnnya seorang master hukum memberikan pemahaman hukum tapi tidak sampai membuat surat kuasa khusus, dan bertindak seolah olah advokat dan siap untuk sidang dipengadilan, tindakan seperti itu yang tidak dibenarkan apabila anda bukan advokat.
Putusan MK bersifat subyektif
 - lawyer
15.12.04 09:56
Mayoritas hakim MK dari kalangan kampus yang mempunyai LBH, sekarang apakah ada jaminan LBH membantu simiskin. Dengan dihapusnya Psl 31 UUA, maka yang memetik hasil adalah LBH-LBH itu mendapatkan proyek-proyek dari pemerintahan, misalkan proyek penyadaran hukum dimasyarakat, dsb, yang mana sebenarnya dapat dilaksanakan oleh organisasi advokat. Penghapusan Pasal 31 UUA terlalu prematur sekali, seharusnya Pasal 31 UUA ini sangat berhubungan dengan RUU Tentang Bantuan Hukum. Saya pikir hakim MK sangat obyektif krn kalangan kampus, tetapi ternyata terbukti, tidak ada jaminan dari kalangan kampus obyektif, yang setanpun ada, omomg kosong idealisme ada dikampus. Sekarang yang pasti, turut berduka cita atas meninggalnya organisasi advokat, tanpa ijin advokat, seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum, dapat beracara di luar maupun didalam Pengadilan, bahkan SH premanpun dapat beracara. Rupanya ada skenario untuk menghancurkan advokat, siapakah itu ?, persis sepertinya jamannya orde baru.
First Previous 1 2 Next Last
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.