Sabtu, 18 November 2000

Pidana Mati: Mengapa Tidak?

Kondisi sosial kemasyarakatan dan penegakan hukum di negara ini sudah begitu memprihatinkan. Perasaan aman (baca: bebas dari rasa takut), yang merupakan salah satu bentuk kebebasan yang seharusnya diperoleh setiap jiwa manusia, sudah demikian sulit untuk didapatkan.
M.A. Ali Bhutto
Catatan Redaksi:
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Masyarakat telah terkondisikan untuk terbiasa mendengar, melihat, dan (mungkin) merasakan kekejaman, kebengisan, dan ketidakadilan yang kesemuanya memunculkan rasa takut. Berita pembunuhan, perkosaan, dan pelanggaran hak asasi (HAM) yang berat lainnya memenuhi lembaran media-media massa nasional maupun lokal.

Bahkan pada taraf tertentu, rasa takut tersebut dirasakan sangat mencekam dan menyayat hati, seperti yang ditimbulkan dari genocide di Maluku, Aceh, Sambas, Timor Timur, Poso, dan wilayah lainnya. Hati siapakah yang tidak merinding menyaksikannya.

Perkosaan seorang wanita oleh sopir taksi dan kawannya saja telah membuat masyarakat pengguna taksi resah dan cenderung tidak menggunakan jasa tersebut sementara waktu. Atau marilah kita berkaca pada rentetan peristiwa peledakan bom beberapa waktu yang lalu. Apalagi kasus pembunuhan dan pelanggaran HAM yang berat lainnya.

Ketika rasa takut telah demikian menghantui masyarakat, tentunya harus ada suatu usaha yang menyeluruh untuk menghapuskan rasa takut tersebut. Setidaknya menekan sampai derajat yang terendah, dengan law enforcement yang tegas dan adil. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Rasa takut tersebut tetap menyelimuti. Bahkan diabaikan, seolah-olah memang seharusnya masyarakat mengalami ketakutan.

Teori pemidanaan

Masyarakat telah hidup bertahun-tahun, berwindu-windu, berabad-abad, bahkan berzaman-zaman. Tiap-tiap anggota masyarakat sudah dengan sendirinya merasa bahwa hawa nafsu masing-masing pada akhirnya harus dikurangi dan dibatasi untuk memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang lainnya untuk juga merasakan kenikmatan dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian diperlukan adanya perangkat hukuman yang didasari pada pertahanan tata tertib dan kedamaian masyarakat.

Berbagai teori pun telah dirumuskan untuk mengurangi dan membatasi kecenderungan jahat pada tiap manusia itu. Di antaranya adalah teori pemidanaan absolut dan relatif, maupun teori gabungan (verenigings-Theorien)

Penganut teori pemidanaan absolut menyatakan, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara (pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya), demikian salah satu semboyan di Indonesia. Oog om oog, tand om tand (mata dengan mata, gigi dengan gigi) dari Kitab Injil Perjanjian Lama bermakna sama. Al-Quran pun mengajarkan demikian, tetapi dengan unsur pemaafan yang disertai pembayaran diyat.

Sementara penganut teori pemidanaan relatif berpendapat bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, melainkan harus dipersoalkan terlebih dahulu manfaat suatu pidana bagi masyarakat atau bagi penjahat sendiri pada masa ini maupun masa yang akan datang. Maksudnya, pemidanaan harus bertujuan mencegah, mendidik, memperbaiki, dan melindungi.

Apabila kita mau berpikir objektif, maka pidana mati bagi para pelaku perkosaan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM yang berat lainnya adalah sesuai dengan teori-teori pemidaan tersebut. Apalagi bila dikaitkan dengan tujuan kaedah hukum, yakni kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan internal pribadi yang erat kaitannya dengan sepasang nilai: kepastian dalam hukum (zekerheid) dan kesebandingan dalam hukum (evenredigheid).

Kepastian dalam hukum tertuju pada ketertiban, sementara kesebandingan dalam hukum tertuju pada ketenangan dan ketenteraman. Artinya, kehidupan bersama dapat tertib hanya jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia, dan pribadi akan tenang apabila dapat menerima apa yang sebanding dengan segala perikelakuan atau sikap tindaknya.

Penafsiran HAM yang berbeda

Mereka yang berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan HAM sesungguhnya telah melupakan hakekat hak azasi itu sendiri. Betapa tidak, berapa banyak manusia yang hak azasinya telah diinjak-injak dan dikuliti oleh seorang manusia yang menjalankan hak azasinya untuk memperkosa, membunuh dan melakukan pelanggaran HAM yang berat lainnya?

Mereka yang menolak pidana mati atas dasar HAM itu lupa bahwa HAM yang merupakan hak esensial yang harus dimiliki setiap manusia memang adalah fakta, hanya saja fakta yang telanjang (bare fact). Artinya, fakta yang demikian dimungkinkan untuk ditafsirkan secara berbeda.

Perbedaan itu memungkinkan penafsiran tertentu terhadap HAM yang tujuan akhirnya adalah melanggengkan kekuasaan ataupun penindasannya terhadap orang lain. Dalam keadaan lain, hak asasi bisa juga dijadikan black mail oleh kelompok-kelompok tertentu, ataupun dijadikan dasar untuk mempertahankan status quo yang penuh dengan keserakahan dan hawa nafsu binatang.

Penafsiran yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk tujuan tertentu itu seringkali terbaur dengan mereka yang benar-benar hendak melaksanakan HAM secara konsisten dan konsekuen.

Profesor Van Dijk pernah mengatakan, pengertian HAM baru dirumuskan secara eksplisit pada abad ke-18. Namun, asal mula pendapat dari segi hukum dan prinsip yang menjadi dasarnya sudah eksis lebih jauh ke belakang dalam sejarah. Namun, mengapa penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa berlangsung dengan segala perkosaan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM yang berat lainnya terhadap bangsa-bangsa non-Eropa yang notabene lemah dan tak berdaya?

Artinya, apakah HAM hanya berlaku bagi mereka yang dengan kekuatannya memperkosa, membunuh, dan melakukan pelanggaran HAM yang berat lainnya terhadap mereka yang lemah dan tak berdaya? Kalau memang demikian, maka benarlah apa yang dikatakan Profesor Van Boven yang mengatakan bahwa HAM pada awalnya disediakan untuk rakyat negara yang menyebut diri mereka bangsa-bangsa "Kristiani" dan kemudian meluas sampai meliputi kelompok negara yang diperlakukan istimewa, yang menganggap diri sebagai bangsa-bangsa "beradab".

Dalam konteks yang demikian, sungguh mengkhawatirkan apabila konsep HAM yang menjadi dasar penolakan pidana mati atas pelaku perkosaan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM yang berat lainnya sebenarnya merupakan konsep-konsep yang muncul sebagai akibat perlakuan biadab (dalam kurun waktu sekarang) bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa non-Eropa, termasuk bangsa Indonesia.

Penolakan pidana mati terhadap para pelaku perkosaan, pembunuhan dan pelanggaran HAM yang berat lainnya, boleh jadi muncul sebagai akibat dari perkosaan, pembunuhan dan pelanggaran HAM yang berat lainnya yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa terhadap bangsa-bangsa non-Eropa yang memberontak untuk mendapatkan kemerdekaannya.

Mengkritik RUU KUHP Baru

Baru-baru ini, Departemen Kehakiman dan HAM menerbitkan dan mensosialisasikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Ada satu hal yang menarik perhatian untuk dikomentari, yakni tertutup kemungkinannya pelaku tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan massal dan sadis,  dijatuhi pidana mati.

Tertutupnya kemungkinan itu karena ditiadakannya tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan satu-satunya tindak pidana pembunuhan yang dapat dijatuhi pidana mati. Belum lagi dengan penempatan pidana mati di dalam RUU KUHP yang hanya sebagai pidana alternatif, bukan pidana pokok.

Dalam sosialisasi RUU KUHP baru itu diperoleh informasi bahwa digesernya pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif didasarkan atas dasar filosofis keseimbangan monodualistik. Dasar filosofi itu, seperti dituturkan salah seorang anggota tim penyusun, berorientasi pada keseimbangan kepentingan umum dan kepentingan individu pelaku tindak pidana.

Memang banyak dari anggota tim penyusun RUU KUHP itu yang bergelar doktor bahkan profesor. Namun bukan berarti apa yang disimpulkan oleh mereka, yang kemudian dituangkan dalam bentuk RUU KUHP, benar seluruhnya. Cobalah kita berkaca pada banyak kejadian di lapangan.

Berapa banyak seorang maling kelas 'teri' yang harus mati di tangan massa. Sementara koruptor kelas kakap dan pelaku pembantaian manusia di negeri ini bisa lolos dari jeratan hukum. Bagaimana dengan pelaku pembunuhan yang kemudian memotong-motong korban dengan puluhan potongan?. Bagaimana pula dengan pembunuhan massal seperti di Poso. Lalu, di manakah keseimbangan itu?

Kalau kita kaji RUU KUHP baru, ternyata upaya pembunuhan (belum tentu terbunuh) terhadap Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, dan kepala negara atau duta besar negara sahabat saja sudah dapat dijatuhi pidana mati. Bagaimana dengan Warga Negara Indonesia biasa yang benar-benar terbunuh atau terbantai seperti halnya di Ambon, Timor-Timur, Poso dan sebagainya.  Apakah nyawa mereka tidak sebanding dengan nyawa para pemimpin negara? Lalu di mana prinsip equality before the law harus diletakkan?

Tentu terhadap para pelaku pelanggaran HAM yang berat itu kita tidak ingin menghukumnya hanya dengan pidana denda seperti yang dijatuhi pengadilan negara Amerika Serikat atas penjahat perang di Bosnia Herzegovina, Radovan Karadzic, yang hanya dipidana denda AS $745 juta. Denda AS $265 juta sebagai kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan dan AS$480 juta sebagai uang pengampunan.

Penegakan di lapangan

Maka, sudah sewajarnya apabila masyarakat Indonesia yang selama ini mengalami perkosaan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM yang berat lainnya menuntut diberlakukannya pidana mati bagi mereka para pelaku tindakan biadab itu.

Satu hal yang tidak boleh pula luput dari pandangan kita adalah,  pidana mati telah diatur (Indonesia masih mengaturnya) dalam produk hukum. Namun, produk hukum tersebut sama sekali tidak akan berfungsi sebagai penekan angka perkosaan, pembunuhan dan pelanggaran HAM yang berat lainnya, apabila hanya menjadi produk hukum semata. Terlebih lagi tertutup kemungkinan pidana mati dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana itu dalam RUU KUHP baru.

Penegakan pidana mati di lapangan harus terus diupayakan, seraya melakukan pendidikan berkesinambungan membentuk watak dari setiap pribadi untuk selalu memperhatikan hak asasi setiap manusia dan makhluk lainnya. Masih segar dalam ingatan kita tatkala lembaga pemasyarakatan ternyata menjadi sarang penjualan narkotika.

Artinya, ancaman terberat seperti pidana mati terhadap para pelaku perkosaan, pembunuhan, dan pelanggaran HAM berat lainnya, termasuk perdagangan narkotika harus diterapkan. Jangan sampai terjadi penjara seolah-olah menjadi sekolah bagi narapidana junior untuk belajar dari narapidana senior untuk kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Kiranya kita tidak ingin terperosok ke lubang kesalahan yang sama untuk beberapa kali. 

         

dead penalty
 - arie semeru
14.12.04 22:35
No.... dead penalty
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua