Sabtu, 05 March 2005

Jurnalisme Investigasi Efektif Untuk Mengungkap Korupsi

Efektivitas investigasi juga harus didukung dengan aturan perlindungan saksi dan pelapor.
CR
Ingat film All President Men, yang mengisahkan kegigihan dua wartawan menginvestigasi untuk mengungkap skandal Watergate yang berujung mundurnya Presiden AS Richard Nixon. Sayangnya kisah di film itu belum berhasil menginspirasikan wartawan di Indonesia untuk melakukan hal yang sama.

Sebagaimana diutarakan oleh Penasehat Khusus Pemerintah Norwegia dalam bidang pemberantasan korupsi dan pencucian uang, Eva Joly, yang berpendapat ada dua kendala utama di Indonesia dalam mengungkap korupsi. Pertama, belum adanya aturan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Kedua, aspek budaya di masyarakat yang apatis atau bahkan sangat pasif melihat kasus korupsi di lingkungan mereka.

Dia menilai jurnalisme investigasi memiliki peran efektif untuk menjembatani persoalan tersebut. Namun, kata dia, efektivitas dari media, sebenarnya juga tergantung pada aspek bagaimana media dapat menjangkau sumber-sumber informasi.

Di Norwegia, wartawan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan informasi secara langsung, dalam institusi pemerintahan. Sehingga, wartawan mudah mendapatkan dokumen yang diperlukannya tanpa melalui hal-hal yang rumit, ujar Eva, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (4/3). Menurutnya, kemewahan' seperti ini memang tidak didapat di semua negara.

Selain itu, daya jangkau terhadap informasi, papar Eva, tergantung juga pada aspek hukum, terutama peraturan mengenai perlindungan bagi para saksi dan pelapor. Tanpa adanya peraturan tersebut, upaya pengungkapan kasus korupsi akan terhambat. Sebab, Eva melihat bahwa pengungkapan korupsi kemungkinan besar diketahui dari pihak yang berada di lingkungan dalam terjadinya korupsi itu sendiri.

Sedangkan Anne-Mette Dyrnes, mantan jaksa wilayah Norwegia, pada kesempatan yang mengemukakan peran media dibutuhkan dalam membangun kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menginformasikan fakta-fakta mengenai korupsi. Menurutnya, media bisa berperan dalam hal menginformasikan tentang prosedur pelaporan.

Bukan kendala

Pendapat berbeda disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Edi Suprapto. Dikatakannya, ketiadaan undang-undang tentang perlindungan saksi dan pelapor seharusnya bukan kendala bagi jurnalis dalam melakukan investigasi untuk mengungkap korupsi.

Selama sumbernya adalah fakta dan data-datanya cukup, cover both side (pemberitaan berimbang, red), seharusnya tidak jadi masalah. Sumber berita itu kan bukan hanya orang, bisa juga hasil audit, tukasnya.

Justru persoalannya, kata Edi adalah kegenitan media dalam pemberitaannya. Ia melihat media sudah mengalami pergeseran dalam pemberitaan. Di mata Edi, media cenderung mengikuti permintaan pasar  dibanding melakukan investegasi, dalam mengungkap suatu kasus.

Selain itu, biaya juga menjadi kendala bagi media. Sebab, mahalnya biaya investigasi sering tidak sebanding dengan pendapatan media tersebut. Ditambahkan Edi, investigasi dianggap suatu pelengkap bagi media untuk memberikan kontribusi. Jadi hanya diperlukan apabila sedang dibutuhkan saja.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua