Sedangkan Anne-Mette Dyrnes, mantan jaksa wilayah Norwegia, pada kesempatan yang mengemukakan peran media dibutuhkan dalam membangun kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menginformasikan fakta-fakta mengenai korupsi. Menurutnya, media bisa berperan dalam hal menginformasikan tentang prosedur pelaporan.
Bukan kendala
Pendapat berbeda disampaikan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Edi Suprapto. Dikatakannya, ketiadaan undang-undang tentang perlindungan saksi dan pelapor seharusnya bukan kendala bagi jurnalis dalam melakukan investigasi untuk mengungkap korupsi.
Selama sumbernya adalah fakta dan data-datanya cukup, cover both side (pemberitaan berimbang, red), seharusnya tidak jadi masalah. Sumber berita itu kan bukan hanya orang, bisa juga hasil audit, tukasnya.
Justru persoalannya, kata Edi adalah kegenitan media dalam pemberitaannya. Ia melihat media sudah mengalami pergeseran dalam pemberitaan. Di mata Edi, media cenderung mengikuti permintaan pasar dibanding melakukan investegasi, dalam mengungkap suatu kasus.
Selain itu, biaya juga menjadi kendala bagi media. Sebab, mahalnya biaya investigasi sering tidak sebanding dengan pendapatan media tersebut. Ditambahkan Edi, investigasi dianggap suatu pelengkap bagi media untuk memberikan kontribusi. Jadi hanya diperlukan apabila sedang dibutuhkan saja.
Sebagaimana diutarakan oleh Penasehat Khusus Pemerintah Norwegia dalam bidang pemberantasan korupsi dan pencucian uang, Eva Joly, yang berpendapat ada dua kendala utama di Indonesia dalam mengungkap korupsi. Pertama, belum adanya aturan perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Kedua, aspek budaya di masyarakat yang apatis atau bahkan sangat pasif melihat kasus korupsi di lingkungan mereka.
Dia menilai jurnalisme investigasi memiliki peran efektif untuk menjembatani persoalan tersebut. Namun, kata dia, efektivitas dari media, sebenarnya juga tergantung pada aspek bagaimana media dapat menjangkau sumber-sumber informasi.
Di Norwegia, wartawan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan informasi secara langsung, dalam institusi pemerintahan. Sehingga, wartawan mudah mendapatkan dokumen yang diperlukannya tanpa melalui hal-hal yang rumit, ujar Eva, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (4/3). Menurutnya, ‘kemewahan' seperti ini memang tidak didapat di semua negara.
Selain itu, daya jangkau terhadap informasi, papar Eva, tergantung juga pada aspek hukum, terutama peraturan mengenai perlindungan bagi para saksi dan pelapor. Tanpa adanya peraturan tersebut, upaya pengungkapan kasus korupsi akan terhambat. Sebab, Eva melihat bahwa pengungkapan korupsi kemungkinan besar diketahui dari pihak yang berada di lingkungan dalam terjadinya korupsi itu sendiri.